Sorot
{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

{{caption}}
Dasco Sebut Tak Ada Larangan Presiden Sampaikan Kerangka Ekonomi di DPR

{{caption}}
IHSG Merosot 29% dari Rekor Tertinggi, Pemulihan Tergantung 3 Hal Ini

{{caption}}
4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Jalani Sidang Tuntutan Besok

{{caption}}
IHSG Hari Ini 19 Mei 2026 Tinggalkan Posisi 6.400

{{caption}}
Pemerintah Ungkap Kendala Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel

Topik Terkait
{{caption}}
Desa di Penajam Paser Utara Terima Dana APBN Rp253 Juta hingga Rp373 Juta

Desa-desa di Penajam Paser Utara menerima alokasi Dana Desa APBN 2026 antara Rp253 juta hingga Rp373 juta, dengan sebagian dialihkan untuk penguatan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

{{caption}}
Alokasi Dana Desa 2026 di Jawa Tengah Turun Drastis, dari Rp1 Miliar Per Desa Kini Mentok Dapat Rp310 Juta

Alokasi dana desa di Jawa Tengah berkurang drastis. Pemprov Jateng meminta agar desa-desa bisa melakukan inovasi untuk mendongkrak pendapatan.

{{caption}}
Penurunan ADD Bangka Tengah 2026: Anggaran Desa Terpangkas Rp10 Miliar

Anggaran Dana Desa (ADD) di Bangka Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp40 miliar, berdampak langsung pada kemampuan desa untuk membiayai program prioritas.

{{caption}}
Alokasi Dana Desa Ponorogo 2026 Merosot 60 Persen, Ini Penyebab dan Prioritas Penggunaannya

Alokasi Dana Desa Ponorogo untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis hingga 60 persen. Simak detail penyebab, dampak, dan prioritas penggunaan Dana Desa Ponorogo terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat.

{{caption}}
Pemerintah Desa Blora Hadapi Pengurangan Dana Desa 2026: Efisiensi Jadi Kunci Pembangunan

Pemerintah desa di Blora dihadapkan pada tantangan besar dengan adanya pengurangan Dana Desa hingga 65% pada tahun 2026, mendorong efisiensi dan prioritas pembangunan yang lebih selektif.

{{caption}}
25 Desa di Batang Gagal Cairkan Dana Desa Rp7,5 Miliar Akibat Aturan Baru

Sebanyak 25 desa di Kabupaten Batang terancam kehilangan alokasi Dana Desa Tahap II senilai Rp7,5 miliar karena terganjal aturan baru Pemerintah pusat, memicu dilema operasional di lapangan.

{{caption}}
Terjerat Utang, 25 Desa di Batang Kehilangan Dana Desa Tahap II Rp7,5 Miliar

Tersendatnya penyaluran dana tersebut merupakan dampak langsung dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

{{caption}}
Menkeu Purbaya: Dana Desa Tetap Cair Sesuai Regulasi, Sebagian Ditahan untuk Koperasi Desa Merah Putih

Pernyataannya itu merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

{{caption}}
Pencairan Dana Desa Tahap II di Rejang Lebong Terhambat, Satu Desa Gagal Ajukan

Dinas PMD Rejang Lebong melaporkan satu desa gagal ajukan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2025, sementara 101 desa lainnya terkendala PMK 81/2025 yang membatasi penggunaan dana.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Geram Dana Hibah Yayasan Salah Sasaran: Tidak Bisa Dibiarkan!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, yang dinilai belum merata dan berpotensi salah sasaran.

{{caption}}
Pemberhentian Kepala Desa: Dua Kades Situbondo Terancam Sanksi Tegas

Dua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.

{{caption}}
Percepatan Penyaluran TKD NTT 2026 Mendesak, DJPb Soroti DAK Fisik dan DBH

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Percepatan Pemekaran Desa: Optimalkan Dana dan Sejahterakan Warga

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

{{caption}}
Tingkatkan Kesejahteraan, Desa di Penajam Paser Utara Diminta Gali Potensi Ekonomi Lokal

Bupati Penajam Paser Utara mendorong desa-desa untuk menggali Potensi Ekonomi Desa Penajam Paser Utara guna menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memaksimalkan Dana Desa.

{{caption}}
Kejaksaan Kotim Tegaskan Pentingnya Pahami Aturan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

add
{{caption}}
KPPN Timika: Penyaluran TKD Mimika Triwulan I Capai Rp636,96 Miliar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

{{caption}}
Peluang Emas! Pemprov Jateng Masih Buka Pendaftaran Beasiswa Santri Jateng hingga Juli 2026

Jangan lewatkan kesempatan emas! Pemprov Jateng masih buka pendaftaran Beasiswa Santri Jateng hingga Juli 2026, dengan ratusan pendaftar. Simak detail program vokasi hingga doktoral.

{{caption}}
Pemprov Jateng Siapkan RSMS Purwokerto Jadi Pusat Layanan Kesehatan Banyumas Raya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan RSMS Purwokerto sebagai pusat layanan kesehatan regional, memperkuat akses dan kualitas medis di wilayah Banyumas Raya.

{{caption}}
Pameran Peternakan Dorong Popularitas dan Harga Jual Domba Seni Lokal Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung dan komunitas setempat menggelar pameran untuk memperkenalkan Domba Seni Lokal Temanggung, mendorong ekonomi peternak, dan mendongkrak harga jual yang fantastis.

{{caption}}
Pameran Domba Seni Lokal Temanggung: Angkat Potensi Ekonomi Hingga Miliaran Rupiah

Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Komunitas Domba Seni Lokal Temanggung menggelar pameran ternak untuk memperkenalkan Domba Seni Lokal Temanggung yang memiliki ciri khas unik dan nilai ekonomi fantastis, bahkan mencapai miliaran rupiah.

{{caption}}
Gubernur Jateng Pastikan Stabilitas Harga Pangan Jateng Terkendali Jelang Idul Adha

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan stabilitas harga pangan Jateng tetap terkendali menjelang Idul Adha, menunjukkan tidak ada lonjakan harga maupun kelangkaan komoditas pokok.

{{caption}}
Realisasi Pajak Daerah Kudus Capai 30,08 Persen per April 2026, BPHTB Jadi Penopang Utama

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?