Cuan Duit Haram Bisnis Dagang Orang

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk menyediakan ruang, memperjuangkan keadilan, keselamatan, dan harkat hidup pekerja migran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkap **TPPO di Sumatera Utara** masih menjadi ancaman serius, dengan 13 daerah diidentifikasi rawan. Simak daftar daerahnya dan langkah pencegahan yang dilakukan!

Anggota DPR RI mendesak langkah konkret untuk menekan kasus perdagangan orang di Sumatera Utara, terutama terkait penempatan pekerja ilegal. Simak upaya pencegahannya!

Dia mengatakan, lebih dari 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan, penipuan, atau bahkan kehilangan nyawa, berasal dari jalur nonprosedural.

Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Para pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.

Mahfud memastikan, pemerintah sudah mempunyai Undang-undang untuk mengatur tindakan perdagangan orang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/33/IV/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur tertanggal 22 April 2026.

Polres Dumai berhasil menyelamatkan 29 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi, mengungkap jaringan penyelundupan manusia.

Kantor Imigrasi Medan aktif memberikan edukasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pelajar. Langkah ini bertujuan menanamkan kesadaran dini dan membekali generasi muda dengan pemahaman migrasi aman.

Imigrasi Pangkalpinang menolak 11 permohonan paspor pada Triwulan I 2026 sebagai upaya serius mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menunjukkan komitmen dalam melindungi warga dari jerat TPPO.

Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Makassar yang melibatkan ibu kandung dan anaknya akhirnya berujung damai setelah mediasi intensif di Polda Sulsel, dengan pelapor mencabut laporannya.

Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pembatasan Usia Platform Digital yang diterapkan Komdigi, demi mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik dan perdagangan orang pada anak.