Cegah Potensi Penyalahgunaan, BPH Migas Imbau Penyalur BBM Periksa Kelengkapan Dokumen

BPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat pengawasan BBM subsidi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara.

Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.

Polda Papua mengimbau petugas SPBU di Jayapura untuk tidak ragu melaporkan pelanggan nakal yang membeli BBM tidak sesuai ketentuan, guna menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara.

BPH Migas melakukan pengecekan mendalam terhadap penyaluran BBM Subsidi di Padang, Sumatera Barat, guna mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi tidak wajar dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Audiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.

Kunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi.

Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas meninjau SPBU di Sumatera Barat untuk memastikan **penyaluran BBM subsidi** berjalan sesuai aturan, melibatkan digitalisasi dan QR code demi mencegah penyalahgunaan.

Pendaftaran sebagai penerima surat rekomendasi bisa dilakukan secara kelompok atau perorangan.

BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran Stok BBM Jawa Barat aman setelah pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar, sekaligus mengawal distribusi subsidi agar tepat sasaran, mencegah panic buying.

Tim gabungan di Palangka Raya melakukan sidak BBM Subsidi dan menemukan ketidaksesuaian data barcode MyPertamina dengan nomor kendaraan, menimbulkan kekhawatiran penyimpangan distribusi.

Upaya kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi.

Mahasiswa perlu mengambil peran untuk berpartisipasi dalam penyebarluasan narasi positif kepada publik yang berkaitan dengan kebijakan hilir migas.

Halim menuturkan, fuel card merupakan alat kendali pendistribusian BBM subsidi yang nantinya terintegrasi dengan sistem yang telah ada.

Adanya PKS ini juga merupakan kesempatan bagi Pemerintah Sultra untuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi JBT dan JBKP di Sultra.

Jatim Fest 2024 merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur.

BPH Migas berkomitmen mendukung penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan kilang minyak modern dan pemakaian BBM rendah sulfur

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap kasus penimbunan solar subsidi. Ini wujud komitmen Pertamina memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

SKK Migas memastikan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap aman hingga akhir 2026 karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia masih di bawah USD 100.

Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.