LIVE

BUMD Diminta Bertransformasi, Kemendagri Soroti 300 Perusahaan Daerah Masih Merugi

Menurut Fatoni, BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis.

kemendagri
BUMD Diminta Bertransformasi, Kemendagri Soroti 300 Perusahaan Daerah Masih Merugi
BUMD Diminta Bertransformasi, Kemendagri Soroti 300 Perusahaan Daerah Masih Merugi (merdeka.com)

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu terus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fatoni saat membuka Workshop Perkumpulan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Seluruh Indonesia (Perdasi) bertema “Arah Transformasi BUMD, Tata Kelola dan Kepatuhan” di Jakarta.

Menurut Fatoni, BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga berperan dalam pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi BUMD sangat besar dan potensi daerah juga cukup besar. Dua kekuatan ini bisa disatukan untuk memajukan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Fatoni dikutip Kamis (18/6).

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 1.092 BUMD di seluruh Indonesia dengan total aset mencapai Rp1.240,9 triliun. BUMD juga menyerap 154.609 tenaga kerja, membukukan laba bersih sebesar Rp24,1 triliun, serta menyetorkan dividen Rp13 triliun kepada pemerintah daerah.

Meski demikian, Fatoni menyoroti masih adanya sejumlah tantangan dalam pengelolaan BUMD. Tercatat sekitar 300 BUMD atau 27,5 persen masih mengalami kerugian. Selain itu, sebanyak 342 BUMD belum memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, pengawasan, dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah.

Karena itu, Fatoni mendorong seluruh BUMD untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta mempercepat transformasi digital.

“Transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi BUMD, mulai dari model bisnis, proses operasional hingga interaksi dengan pelanggan dan stakeholder,” tegasnya.

Sinergi Pemda dan BUMD

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat guna memperluas peluang usaha serta meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

Fatoni juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD guna memperkuat tata kelola, pembinaan, dan pengawasan perusahaan daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya BUMD yang lebih sehat, profesional, dan berdaya saing.

“BUMD harus menjadi lokomotif ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kemandirian daerah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Fatoni.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Unjuk Rasa Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Hentikan MBG

{{caption}}
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, 69 Orang Diamankan Polisi

{{caption}}
35.476 Manajer Kopdes Merah Putih dan Pengelola Kampung Nelayan Dilatih Komcad

{{caption}}
Pria Eksibisionis di Depan Dua Bocah Perempuan

{{caption}}
Pelatih Portugal Tak Berani Ganti Cristiano Ronaldo?

{{caption}}
Penampilan Sony Sonjaya dan Buku Catatan Kecil di Tangan

Topik Terkait
{{caption}}
Rapat Bersama DPR, Mendagri Paparkan Langkah Strategis Meningkatkan Kesehatan BUMD

Pada aspek operasional, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan analisis investasi yang selaras dengan rencana bisnis.

Mendagri
{{caption}}
Kemendagri Dorong Inovasi BUMD untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Ekonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya Inovasi BUMD sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, membuat BUMD lebih berdaya saing.

Inovasi BUMD
{{caption}}
Revitalisasi BUMD Gorontalo: PT Fitrah Mandiri Ditransformasi Menjadi Aset Aktif Daerah

Komisaris BUMD PT Fitrah Mandiri (Perseroda) Gorontalo, Danial Ibrahim, memimpin langkah revitalisasi untuk mengubah perusahaan daerah menjadi aset aktif, guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal wilayah.

Revitalisasi BUMD Gorontalo
{{caption}}
Mendagri Beberkan Peran Penting BUMD Perkuat Kapasitas Pendapatan Asli Daerah

BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga.

berita kemendagri
{{caption}}
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi

Mendagri Tito Karnavian
{{caption}}
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Selesaikan RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Ajak Mahasiswa Jadi Aktivis Berdaya Saing Global dan Nasionalis

Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.

berita update
{{caption}}
Dorong Percepatan Pemulihan, Kasatgas PRR: Penyintas Jangan Terlalu Lama dalam Kesulitan

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

berita update
{{caption}}
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.

bps
{{caption}}
Pemkot Ambon Luncurkan SIPD Daring, Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

akuntabilitas daerah
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
Sulsel Raih Penghargaan Creative Financing Sulawesi dari Kemendagri, Bukti Inovasi Pembiayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Penghargaan Creative Financing Sulawesi Terbaik 1 dari Kemendagri, menunjukkan inovasi pembiayaan pembangunan daerah yang patut dicontoh dan berbuah insentif Rp3 miliar.

andi sudirman sulaiman
{{caption}}
Tantangan Besar Participating Interest BUMD di Blok Ganal: Proyek IDD Berisiko Tinggi

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menyoroti tingkat kesulitan dan investasi jumbo di Blok Ganal, sebuah proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola Participating Intere

blok ganal
{{caption}}
Pemerintah Dorong Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pejabat Kemendagri mendesak pemerintah daerah mengadopsi skema pembiayaan kreatif daerah guna menjaga laju pembangunan di tengah tantangan anggaran dan ketidakpastian global, sekaligus memicu rasa penasaran akan inovasi pendanaan.

agus fatoni
{{caption}}
Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Pembiayaan Kreatif Daerah Hadapi Keterbatasan Fiskal

Di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran, Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif Daerah demi pembangunan berkelanjutan.

blud
{{caption}}
Papua Barat Siapkan Regulasi BUMD untuk Pengelolaan PI Migas 10 Persen

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

bumd
{{caption}}
Lombok Timur Raih Nominasi Kabupaten Berprestasi Bidang Pembiayaan Kreatif 2026

Kabupaten Lombok Timur masuk nominasi bergengsi sebagai daerah berprestasi dalam Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif 2026, tunjukkan inovasi tingkatkan PAD.

blud