BRIN Sarankan Indonesia Gandeng Negara Middle Power Redakan Konflik Timur Tengah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyarankan Indonesia gandeng negara middle power untuk meredakan konflik di Timur Tengah pasca-serangan AS-Israel ke Iran, menekankan pentingnya sikap tegas dan diplomasi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menggandeng negara-negara berkekuatan menengah (middle power). Langkah ini bertujuan meredakan konflik yang memanas di Timur Tengah. Konflik ini terjadi pasca-serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa bergerak sendirian. Ia menekankan perlunya kolaborasi dengan negara-negara yang peduli perdamaian ini. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan solusi damai.

Dewi Fortuna juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih tegas mengecam tindakan AS-Israel yang menyerang kedaulatan negara Iran. Serangan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan kedaulatan Iran. Ini merupakan posisi yang harus diambil Indonesia.

Pentingnya Peran Middle Power dalam Diplomasi Perdamaian

Dewi Fortuna Anwar menjelaskan bahwa Indonesia dapat menggandeng berbagai pihak. Ini termasuk negara anggota middle power, negara anggota ASEAN, bahkan anggota Permanent Five (P5) lainnya. Tujuannya adalah menyerukan penghentian kekerasan segera di Timur Tengah.

Menurutnya, Iran bertindak membalas serangan dan berada dalam posisi mempertahankan diri. Oleh karena itu, pihak yang menyerang harus menghentikan eskalasi. Seruan ini penting untuk menjaga stabilitas regional.

Operasi militer yang terjadi pada 28 Februari lalu dianggap melanggar hukum internasional. Tindakan tersebut juga melanggar hak Iran sebagai negara yang dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia diharapkan mengambil sikap yang lebih kuat.

Dewi Fortuna mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengkritik keras AS saat menyerang Afganistan pada 2001 dan invasi ke Irak pada 2003. Sikap tegas serupa diharapkan muncul kembali. Ini menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia.

Sikap Indonesia dan Potensi Mediasi

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada 28 Februari lalu, menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri. Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya dialog dan diplomasi. Ini adalah langkah awal untuk meredakan ketegangan.

Kemlu RI juga menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. Penyelesaian perbedaan harus dilakukan melalui cara-cara damai. Prinsip ini menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia.

Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, menyatakan kesediaannya memfasilitasi dialog. Ia siap bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi. Mediasi ini bertujuan menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif, jika disetujui kedua belah pihak.

Dewi Fortuna masih menunggu pernyataan yang lebih tegas dari Pemerintah Indonesia. Ia berharap Indonesia tidak hanya menyayangkan atau mengimbau deeskalasi. Namun juga secara prinsip menolak segala intervensi yang melanggar kedaulatan negara.

Sumber: AntaraNews