BPOM Ungkap Dampak Ekonomi Pengawasan Obat dan Makanan Capai Rp50,8 Triliun

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat **dampak ekonomi pengawasan obat dan makanan** sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp50 triliun, menegaskan komitmen terhadap keamanan publik dan kontribusi signifikan bagi negara.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan pencapaian signifikan terkait **dampak ekonomi pengawasan obat dan makanan** yang diproyeksikan mencapai Rp50,8 triliun pada tahun 2025. Angka fantastis ini berasal dari pendapatan negara bukan pajak, jasa pengawasan, serta nilai temuan BPOM dari berbagai penindakan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan informasi penting ini dalam acara perayaan 25 tahun BPOM yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat (30/1) lalu. Pernyataan tersebut menegaskan peran vital BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Capaian ini tidak hanya mencerminkan kontribusi finansial BPOM terhadap negara. Lebih dari itu, ini menunjukkan efektivitas upaya pengawasan yang dilakukan dalam melindungi kesehatan dan perekonomian masyarakat Indonesia dari produk ilegal atau tidak memenuhi standar.

Perizinan dan Ketersediaan Obat yang Terjangkau

Dalam ranah perizinan, BPOM telah menerbitkan sebanyak 201.687 Nomor Izin Edar (NIE) untuk berbagai produk obat dan makanan. Mayoritas dari izin edar yang dikeluarkan tersebut masih didominasi oleh produk kosmetik, menunjukkan pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia.

Selain itu, BPOM juga berhasil memberikan izin edar untuk 33 obat generik pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan pencapaian penting guna memastikan ketersediaan obat yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tidak berhenti di situ, BPOM turut berperan dalam inovasi kesehatan dengan menerbitkan izin untuk 50 obat inovatif. Obat-obatan ini ditujukan untuk terapi berbagai jenis kanker, memberikan harapan baru bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis mutakhir.

Ketegasan BPOM dalam Penindakan Pelanggaran

Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, BPOM tetap menghadapi tantangan dalam pengawasan. Institusi ini masih menemukan banyak sarana produksi dan distribusi yang tidak sepenuhnya menerapkan standar praktik yang baik.

Dari kegiatan sampling dan pengujian, BPOM menemukan 19,2 persen dari 58.798 sampel obat dan makanan tidak memenuhi syarat. Temuan ini memicu serangkaian tindakan tegas dari BPOM untuk menjaga kualitas produk di pasaran.

Sebagai tindak lanjut, BPOM telah melakukan penarikan atau pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan 1.183 izin edar obat dan makanan. Bahkan, beberapa kasus telah diproses secara pro-justitia, menunjukkan tidak adanya kompromi terhadap pelanggaran.

Di ranah daring, BPOM juga aktif mengawasi peredaran produk ilegal. Sebanyak 197.725 tautan penjualan obat dan makanan ilegal telah diminta untuk diturunkan (take down) melalui kerja sama dengan Komdigi dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Upaya ini diperkirakan mampu mencegah potensi kerugian ekonomi hingga Rp49,82 triliun.

Peran Strategis dan Pengakuan Internasional BPOM

Selain pengawasan dan penindakan, BPOM juga secara aktif memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama BPOM, seiring dengan penguatan sinergi lintas sektor.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa setiap langkah BPOM didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, BPOM tidak hanya bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi juga kepada publik, siap diawasi dan dikoreksi.

Salah satu capaian penting BPOM lainnya adalah perolehan status WHO Listed Authority (WLA). Status ini secara signifikan menguatkan reputasi BPOM sebagai regulator yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia.

Status WLA membuka peluang besar bagi produk obat Indonesia untuk merambah pasar internasional, sekaligus mempermudah akses obat inovatif dari negara maju ke Indonesia. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan nasional.

Sumber: AntaraNews