Pengawasan Obat Makanan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bersinergi dengan BBPOM Jakarta memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat dan wisatawan, serta berencana membentuk Loka POM.

BBPOM Manado menegaskan kolaborasi pentaheliks menjadi kekuatan utama dalam pengawasan obat dan makanan partisipatif, mendorong ekosistem pengawasan yang berkelanjutan dan pelayanan publik prima.

Gubernur Sulawesi Selatan menyambut baik kehadiran Loka POM Bone yang diharapkan menjadi pusat pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik tradisional, di wilayah Bosowasi.

Masyarakat Mimika dan Papua Tengah diimbau Loka POM Mimika untuk waspada terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang marak ditemukan, demi menjaga kesehatan dan keamanan.

Anggota DPR RI mendesak BBPOM Makassar untuk lebih aktif menelusuri dan menindak peredaran kosmetik berbahaya serta jamu ilegal yang marak selama Ramadan, demi melindungi kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat **dampak ekonomi pengawasan obat dan makanan** sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp50 triliun, menegaskan komitmen terhadap keamanan publik dan kontribusi signifikan bagi negara.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menjadi Otoritas Rujukan WHO pertama dari negara berkembang, menandai pencapaian 25 tahun pengabdian. Ini mengukuhkan posisi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan global.

Pengawasan obat dan makanan oleh BPOM sepanjang 2025 mencatatkan dampak ekonomi fantastis hingga Rp50,8 triliun, sekaligus membawa Indonesia meraih status WHO Listed Authority (WLA). Simak detail kontribusi BPOM terhadap ekonomi nasional dan perlindungan.

Pengawasan obat dan makanan oleh BPOM pada tahun 2025 tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan Dampak Ekonomi fantastis mencapai Rp50,8 triliun. Simak bagaimana BPOM mewujudkannya dan rencana ke depan.