BGN Bakal Gandeng CSR BUMN dan Dana Asing Bangun SPPG MBG di Daerah 3T, Begini Skemanya
Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya BGN melakukan efisiensi agar program MBG tak terlalu memebankan anggaran negara.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang akan mengupayakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) tidak menggunakan APBN. Hal ini salah satu upaya BGN melakukan efisiensi agar program MBG tak terlalu memebankan anggaran negara.
"Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6).
Skema BGN Tanpa Gunakan APBN
Menurut dia, BGN akan melakukan kerja sama dengan corporate social responsibility (CSR) perusahaan BUMN untuk membiayai program MBG di daerah 3T. Nanik juga membuka peluang bagi perusahaan besar untuk berinvestasi membangun dapur MBG.
"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," ujar Nanik.
"Masa sih bikin dapur (MBG) untuk masyarakat di situ nggak mau? Kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang," sambung Nanik.
Jumlah Penerima MBG di Daerah 3T
Dia menyampaikan bahwa siswa sekolah penerima MBG di daerah 3T tak sebanyak di kota-kota besar. Nanik mencontohkan sekolah di Raja Ampat, Papua yang hanya memiliki 114 murid.
Nanik menyebut daerah tersebut memiliki dapur umum milik PT Pertamina. Nantinya, BGN akan bekerja sama dengan dapur umum tersebut untuk terlibat dalam program MBG.
"Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya sedikit seperti di Raja Ampat, di situ ada saya di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T," tutur Nanik.
Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, Nanik menuturkan hal ini sebagai bentuk alternatif agar tak membuat dapur baru di daerah terpencil. Namun, Nanik mengatakan wacana tersebut masih tahap pembahasan.
"Masih kita lihat. Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok, di Lombok Barat. Saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan juga. Jadi kantin ini salah satu alternatif," ujar Nanik.