Bertemu Prabowo di Istana, JK Singgung Soal Beban Anggaran MBG
JK mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang membahas program MBG, kekuatan militer, serta dampak kebijakan anggaran terhadap ekonomi nasional.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai program pemerintah dibahas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana penguatan sektor pertahanan.
Menurut JK, sejumlah program yang disampaikan Presiden membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar, sementara kondisi penerimaan negara dinilai masih terbatas.
"Tapi itu semua butuh biaya yang besar pada saat kita penerimaan kita rendah. Kalau itu semua dijalankan secara bersamaan, maka sektor lain akan menyusut. Perbaikan lingkungan, perbaikan pelabuhan, perbaikan jalan, makin terlupakan," kata JK kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Jumat (6/3) malam.
Ia menilai pemerintah perlu meninjau kembali keseimbangan antara berbagai program prioritas dengan kemampuan fiskal negara.
"Jadi bagaimana mengoperasikan itu? Ekonomi kita jadi jelek, bagaimana semua itu berlanjut kalau kita tidak mengevaluasi seluruh sistem kegiatan baik penerimaan maupun pengeluaran. Harus dievaluasi ulang. Kalau tidak terjadi default," sambungnya.
Jaga Keseimbangan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan penguatan teknologi.
Ia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran di tengah banyaknya program yang harus dijalankan secara bersamaan.
"Ekonomi dasar yang penting, perbaikan infrastruktur yang penting, pendidikan harus teknologi harus kuat. Anggaran pendidikan sekarang menurun akibat dipakai antara lain untuk makan gratis," sebutnya.
"Kalau itu terjadi terus-menerus, maka kita akan mengalami kemunduran, ekonomi tidak berlangsung," tambahnya.
JK juga mengungkapkan bahwa sejumlah daerah menyampaikan keluhan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada aktivitas pembangunan di daerah.
"Di daerah semua mengeluh, soalnya masalah yang nanti masalah di daerah. Karena atas nama efisiensi dikurangi anggarannya sangat besar. Kalau hanya biaya rapatnya biaya dikurangi, oke," ungkapnya.
"Tapi kalau terlalu besar pengurangannya, sehingga daerah-daerah itu tidak bisa bergerak lagi secara baik ke depannya. Itu yang terjadi," pungkasnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5400376/original/005878400_1762089641-000_82RD6BN.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6144550/original/007047600_1779027380-SnapInsta.to_696519208_18596135200052237_3002501593111055450_n.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5667802/original/083407900_1778384639-IMG_1222.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6140333/original/000009300_1779023091-000_B33X8TC.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6140208/original/041212600_1779022943-Foto_tenda-tenda_jemaah_di_Mina_saat_dilihat_pada_27_April_2026.__Liputan6.com_Asnida_Riani_Media_Center_Haji_2026__.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5340242/original/084156700_1757158084-7e131kgd.jpg)
