Basuki Hadimuljono jadi Kepala OIKN, Ketua Komisi II DPR Dorong Proyek IKN Bisa Dipercepat

Basuki menegaskan, dari sisi infrastruktur, gedung yang akan digunakan oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut sudah rampung sepenuhnya.

Kepala Otorika IKN Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara akan menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

Setidaknya, ada lima tanda sikap Prabowo komitmen melanjutkan proyek IKN.

Basuki mengaku masih intens berkomikasi dengan Jokowi, usai pensiun pada 20 Oktober 2024.

Basuki diminta Prabowo mengejar pembangunan IKN selama 4 tahun ke depan sampai 2028.

Basuki merupakan matan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala Ototrita IKN.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan siap mendukung target Presiden Prabowo Subianto merampungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 4 tahun.

Rifqi mengapresiasi penunjukkan Basuki, sebab dia menilai Basuki merupakan orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia.

Pelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.

Basuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.

Ma'ruf Amin menyatakan, penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif mungkin saja ditentukan oleh Prabowo.

Basuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi membuka peluang besar bagi komunitas akademik untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN, menjamin peran penting keterlibatan akademik IKN.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Pria karib disapa Pak Bas ini mengaku sudah sangat menikmati ritme kehidupan di IKN.

Basuki menjelaskan, angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan skema pemindahan bertahap yang telah disusun pemerintah.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya dalam memastikan Pengembangan IKN Nusantara memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, mendorong mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan regional.

Otorita IKN turut memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendampingan bagi investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.