Banjir NTB: Refleksi Tata Kelola Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana

Banjir NTB pada pertengahan Januari 2026 menyoroti kerentanan wilayah akibat kombinasi cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan. Artikel ini mengupas akar masalah serta urgensi kebijakan berkelanjutan untuk mengatasi Banjir NTB.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pertengahan Januari 2026 telah memicu banjir di sejumlah daerah. Peristiwa ini terjadi di Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Dompu dan Bima, menyebabkan genangan parah serta melumpuhkan aktivitas warga. Bahkan, satu nyawa dilaporkan melayang akibat bencana hidrometeorologi ini.

Bagi masyarakat terdampak, banjir adalah realitas pahit yang membawa air masuk ke dalam rumah dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Sementara itu, bagi pemerintah, banjir menjadi ujian nyata atas kehadiran negara dalam melindungi warganya. Pertanyaan muncul, apakah negara hanya bertindak setelah bencana terjadi, atau telah melakukan upaya pencegahan berkelanjutan?

Banjir di NTB kali ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari serangkaian bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Fenomena ini dipengaruhi oleh dinamika cuaca ekstrem, penguatan monsun Asia, serta kemunculan pusat tekanan rendah di selatan perairan NTB. Namun, faktor alam hanyalah sebagian dari permasalahan kompleks ini.

Bukit yang Gundul Memicu Banjir

Data kebencanaan menunjukkan bahwa banjir di Lombok Barat dan Lombok Tengah merupakan akibat kombinasi hujan lebat dan meluapnya sungai. Namun, permasalahan yang lebih mendalam terletak pada kondisi hulu. Bukit-bukit yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air kini mengalami degradasi fungsi.

Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru mengalir deras, membawa serta sedimen ke hilir. Sedimentasi ini kemudian mengendap di sungai dan drainase, secara signifikan memperkecil daya tampung aliran air. Akibatnya, ketika intensitas hujan tinggi, sungai tidak lagi mampu menahan beban air, dan banjir pun menjadi tak terhindarkan.

Kondisi ini menegaskan bahwa banjir bukanlah peristiwa spontan, melainkan akumulasi dari berbagai keputusan yang diambil selama bertahun-tahun. Rekomendasi pemanfaatan lahan yang longgar, pengawasan yang tidak konsisten, serta lemahnya kontrol terhadap perubahan fungsi kawasan hulu telah menciptakan kerentanan struktural. Upaya penanganan darurat, seperti distribusi logistik dan evakuasi, memang penting, tetapi hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah.

Normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi dapat mengurangi risiko dalam jangka pendek. Namun, tanpa pemulihan kawasan hulu, siklus banjir akan terus berulang dengan pola yang sama. Fenomena ini tidak hanya terjadi di NTB, melainkan juga di banyak wilayah lain di Indonesia, menunjukkan perlunya pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi antara hulu dan hilir.

Kerentanan Sosial dan Dampak Bencana

Badan meteorologi mencatat bahwa NTB sedang berada di puncak musim hujan dengan potensi curah hujan tinggi yang merata. Dinamika atmosfer global dan regional membuat prediksi cuaca ekstrem semakin sulit secara konvensional. Dalam kondisi seperti ini, kerentanan sosial menjadi faktor krusial yang menentukan besarnya dampak bencana.

Wilayah-wilayah yang terdampak banjir di NTB umumnya merupakan permukiman dengan akses terbatas terhadap infrastruktur pengendali banjir. Drainase lingkungan sering tersumbat, rumah-rumah berada di dataran rendah, dan sungai menjadi bagian tak terpisahkan dari ruang hidup sehari-hari. Banjir kemudian bukan hanya tentang air, tetapi juga tentang ketimpangan sosial dan ekonomi.

Warga yang paling merasakan dampak adalah mereka dengan pilihan terbatas untuk menghindar. Mereka tinggal di kawasan rawan bukan karena keinginan, melainkan karena keterbatasan ekonomi dan akses. Oleh karena itu, mitigasi bencana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan yang adil. Tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan selalu berhadapan dengan risiko bencana yang tinggi.

Peringatan dini cuaca ekstrem akan kehilangan maknanya jika tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur dan literasi kebencanaan masyarakat yang memadai. Respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan darurat patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada fase pascabencana, yaitu apakah momentum ini akan digunakan untuk pembenahan sistemik atau hanya berlalu seiring surutnya air.

Kebijakan Berkelanjutan untuk Masa Depan

Banjir di NTB membuka ruang refleksi mendalam mengenai arah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pendekatan bertahap yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang adalah kunci agar penanganan tidak terjebak dalam siklus darurat yang berulang. Pada tahap jangka pendek, prioritas utama adalah keselamatan warga dan pemulihan aktivitas dasar.

Namun, jangka menengah dan panjang menuntut keberanian politik untuk membenahi kawasan hulu, menata ulang rekomendasi pemanfaatan lahan, serta menegakkan aturan tata ruang secara konsisten. Pemulihan bukit-bukit gundul tidak bisa ditunda, melalui rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan fungsi resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan. Tanpa langkah-langkah ini, investasi infrastruktur pengendali banjir di hilir akan selalu tertinggal oleh laju kerusakan di hulu.

Selain itu, penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas perlu diperluas. Informasi cuaca dan potensi bencana harus diterjemahkan menjadi tindakan preventif di tingkat lokal. Literasi kebencanaan bukan sekadar sosialisasi, melainkan proses membangun kesadaran kolektif bahwa hidup berdampingan dengan alam memerlukan disiplin dan kesiapsiagaan. Banjir juga menuntut pendekatan lintas sektor, di mana lingkungan, tata ruang, sosial, dan ekonomi ditangani secara terintegrasi. Negara perlu hadir sebagai pengelola risiko yang bekerja sebelum bencana terjadi, bukan hanya sebagai penolong saat bencana datang.

Banjir di NTB adalah pengingat bahwa alam selalu menuntut keseimbangan. Cara negara meresponsnya akan menentukan apakah banjir tetap menjadi rutinitas tahunan atau berubah menjadi momentum pembenahan yang nyata. Di tengah hujan yang masih mungkin turun, pilihan itu sedang diuji.

Sumber: AntaraNews