BPBD NTB Catat 108 Kejadian Bencana Januari-Maret 2026, Kabupaten Bima Terparah

Mataram, Nusa Tenggara Barat – Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanda serangkaian bencana alam yang signifikan sepanjang periode Januari hingga Maret 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat total 108 kejadian bencana dalam kurun waktu tiga bulan tersebut. Kejadian ini menimbulkan dampak serius bagi masyarakat dan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota.

Kepala BPBD NTB, Sadimin, mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi didominasi oleh banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang. Data ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan. Upaya tanggap darurat terus diintensifkan guna meminimalisir kerugian lebih lanjut.

Ratusan kejadian bencana ini telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan material yang tidak sedikit. Sebanyak lima warga dinyatakan meninggal dunia, sementara 11 orang mengalami luka-luka. Selain itu, puluhan ribu jiwa terdampak langsung oleh bencana, menunjukkan urgensi penanganan komprehensif dari pihak berwenang.

Selama periode Januari hingga Maret 2026, BPBD NTB merinci jenis-jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayahnya. Banjir menjadi kejadian paling dominan dengan 60 insiden yang tercatat. Kondisi ini sering kali diperparah oleh intensitas hujan tinggi dan kondisi geografis daerah.

Selain banjir, tanah longsor juga menyumbang 10 kejadian, sementara cuaca ekstrem tercatat sebanyak 35 kali. Gelombang pasang atau abrasi juga melanda pesisir NTB sebanyak tiga kali, menambah daftar panjang Kejadian Bencana NTB. Beruntungnya, tidak ada kejadian gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, erupsi gunung api, maupun tsunami pada periode ini.

Dampak dari berbagai bencana tersebut sangat terasa di tengah masyarakat. Tercatat lima warga meninggal dunia dan 11 orang luka-luka akibat kejadian ini. Sebanyak 77.872 jiwa juga dilaporkan terdampak, menunjukkan skala kerugian sosial yang besar. Kerusakan rumah juga signifikan, dengan 487 unit rumah terdampak, termasuk 25 rusak berat, 53 rusak sedang, dan 420 rusak ringan, serta 21.558 unit rumah terendam banjir.

Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, Kabupaten Bima menjadi wilayah yang paling sering dilanda bencana, dengan 36 kejadian tercatat. Angka ini menyoroti kerentanan daerah tersebut terhadap berbagai ancaman bencana alam. Kabupaten Lombok Barat menyusul dengan 18 kejadian, dan Lombok Tengah dengan 15 kejadian.

Kabupaten lain yang juga terdampak meliputi Sumbawa (10 kejadian), Dompu (7 kejadian), Lombok Utara (7 kejadian), Lombok Timur (7 kejadian), Kota Mataram (3 kejadian), Sumbawa Barat (3 kejadian), dan Kota Bima (2 kejadian). Sebaran kejadian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah NTB memiliki potensi bencana yang perlu diwaspadai.

Selain merusak rumah warga dan menyebabkan korban, bencana alam juga berdampak pada kerusakan pelayanan dasar dan sarana prasarana vital. Kerugian meliputi enam perkantoran, satu pasar, 36 fasilitas pendidikan, lima fasilitas kesehatan, tiga fasilitas peribadatan, 12 jembatan, 5,746 kilometer jalan, 18 meter tanggul, 14 jaringan listrik, dan 700 meter jaringan air bersih. Sektor ekonomi juga tidak luput, dengan 1.409 meter sawah rusak, 60 hektare tambak, dan 18 pertokoan atau warung yang terdampak.

Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan respons cepat terhadap Kejadian Bencana NTB yang melanda. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan alokasi anggaran tanggap bencana menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran yang disiapkan mencapai Rp16,4 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan darurat.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa meskipun jumlah anggaran tersebut mungkin tidak terlalu besar, setidaknya dapat membantu kabupaten/kota yang terdampak. Prioritas utama adalah mengaktifkan kembali perekonomian masyarakat yang terganggu akibat bencana. Hal ini penting agar bencana tidak menjadi hambatan bagi kehidupan sosial ekonomi warga.

Fokus penanganan akan diarahkan pada aspek-aspek paling esensial untuk pemulihan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat segera bangkit dan beraktivitas normal kembali. Koordinasi antarinstansi juga terus diperkuat untuk memastikan bantuan dan upaya pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sumber: AntaraNews