ASN Pemkot Medan Wajib Masuk Kerja 25 Maret Usai Libur Lebaran 2026, Sanksi Menanti Pelanggar

Seluruh ASN Pemkot Medan diwajibkan kembali masuk kerja pada 25 Maret 2026 setelah libur Lebaran, dengan sanksi tegas menanti bagi yang melanggar ketentuan ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, telah menetapkan kebijakan penting terkait jadwal masuk kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota. Kebijakan ini diberlakukan setelah periode libur nasional Lebaran 2026 yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Seluruh ASN diimbau untuk mematuhi aturan ini dengan disiplin tinggi guna memastikan kelancaran pelayanan publik.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri, secara tegas menyatakan bahwa kewajiban masuk kerja bagi para ASN adalah pada tanggal 25 Maret 2026. Penegasan ini disampaikan di Medan pada hari Jumat, 20 Maret 2026, sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan kepada seluruh jajaran. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman di antara pegawai.

Periode libur Lebaran 2026 bagi ASN di lingkungan Pemkot Medan berlangsung selama tujuh hari penuh, memberikan waktu istirahat yang cukup. Libur dimulai sejak tanggal 18 Maret hingga 24 Maret 2026, memungkinkan para pegawai untuk mudik dan merayakan Idulfitri bersama keluarga tanpa terburu-buru. Waktu yang diberikan ini diharapkan dapat mengembalikan semangat kerja.

Aturan Libur dan Kewajiban Masuk Kerja

Libur Lebaran tahun 2026 bagi ASN Pemkot Medan telah ditetapkan selama satu minggu penuh, sesuai dengan kalender cuti bersama nasional. Periode ini berlangsung dari tanggal 18 Maret hingga 24 Maret, memberikan kesempatan luas bagi para pegawai untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga dan kerabat. Durasi libur yang cukup panjang ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi.

Subhan Fajri secara tegas menyatakan, "Wajib masuk pada 25 Maret 2026." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan tanpa pengecualian. Pemerintah kota tidak akan memberikan toleransi untuk penambahan waktu libur di luar ketentuan yang berlaku, mengingat pelayanan publik harus segera berjalan normal.

Pemerintah Kota Medan menekankan bahwa waktu libur yang diberikan sudah sangat memadai dan telah mempertimbangkan berbagai aspek. Oleh karena itu, para pegawai diimbau untuk tidak menambah waktu libur mereka melebihi ketentuan. Kedisiplinan dalam mematuhi jadwal ini menjadi prioritas utama untuk menjaga kinerja pemerintahan daerah.

Sanksi dan Pengawasan Ketat

Bagi ASN yang tidak mematuhi kewajiban masuk kerja pada tanggal 25 Maret 2026, sanksi tegas akan diberlakukan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Meskipun jenis sanksi tidak dijelaskan secara rinci dalam kesempatan ini, Subhan Fajri menegaskan, "Bagi yang tidak masuk ada sanksi yang berlaku." Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Medan dalam menegakkan aturan demi terciptanya disiplin kerja.

Surat edaran Wali Kota Medan mengenai Libur Lebaran 2026 telah disampaikan kepada seluruh pegawai pemerintah kota setempat. Edaran ini memuat informasi lengkap mengenai jadwal libur dan kewajiban masuk kerja, termasuk potensi sanksi bagi pelanggar disiplin. Semua pegawai diharapkan telah menerima dan memahami isi edaran tersebut sebagai pedoman.

Wali Kota Medan memberikan perhatian khusus terhadap isu ini, menjadikan kepatuhan ASN sebagai atensi utama setelah periode libur panjang. Subhan Fajri menjelaskan, "Ini menjadi atensi Pak Wali Kota Medan, para pegawai diminta untuk masuk kerja usai libur." Komitmen ini menunjukkan bahwa pimpinan daerah sangat serius dalam memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Dalam upaya mengoptimalkan pengawasan, BKPSDM Kota Medan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai perangkat daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan kehadiran fisik seluruh pegawai di kantor masing-masing. Selain itu, pengecekan absensi juga akan dilakukan secara digital melalui sistem website yang dimiliki oleh Pemkot Medan, memastikan akurasi data kehadiran dan mencegah kecurangan.

Sumber: AntaraNews