Sanksi ASN

Gubernur Sumut Bobby Nasution tegas meminta hukuman berat bagi oknum ASN Pengguna Vape Getar di lingkungan Pemprov Sumut. Kasus ini menjadi sorotan serius dan Pemprov akan mengambil tindakan sesuai aturan kepegawaian.

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak penerapan WFH ASN Bekasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan kinerja optimal, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan.

Seluruh ASN Pemkot Medan diwajibkan kembali masuk kerja pada 25 Maret 2026 setelah libur Lebaran, dengan sanksi tegas menanti bagi yang melanggar ketentuan ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengeluarkan instruksi tegas melarang ASN Kotim menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran, dengan sanksi disipliner menanti bagi pelanggar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara tegas melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Larangan Kendaraan Dinas Mudik ini bertujuan menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara, denga

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio meminta masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan aparatur sipil negara (ASN) nongkrong saat jam kerja. Penegakan disiplin ASN Sultra menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Cianjur tak segan menjatuhkan sanksi berat, bahkan pemecatan, bagi ASN Cianjur Judi Online. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparatur negara.

Pemerintah Kabupaten Bogor menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua pengawas sekolah karena pelanggaran berat kode etik ASN, kasus ini menjadi sorotan penting terkait integritas aparatur negara.