Alasan Koalisi Ojol Nasional Tak Ikut Demo Besok

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto menerangkan, KON menolak keras segala bentuk politisasi ojol.

Koalisi Ojol Nasional (KON) yang mewakili 295 komunitas mitra pengemudi di seluruh Indonesia, menyatakan tidak akan ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran bertajuk Aksi Akbar 205. 

Aksi digelar oleh pengemudi ojek dan taksi daring di tiga lokasi yaitu Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto menerangkan, KON menolak keras segala bentuk politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elite politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” kata dia kepada wartawan, Senin (19/5).

Andi mengatakan, KON juga meragukan klaim bahwa aksi akan melibatkan 500.000 pengemudi. Menurut Andi, mayoritas pengemudi tetap akan menjalankan aktivitas seperti biasa demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

“Yang bilang ada 500.000 ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya dari pada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” ucap Andi.

Dia menegaskan, jika ingin membicarakan kesejahteraan pengemudi, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas pengemudi sendiri. KON mengkritik kelompok-kelompok yang mengklaim mewakili pengemudi namun tidak berasal dari komunitas nyata di lapangan.

“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami. Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," ucap dia.

Pilih Jalan Dialog dan Advokasi Kebijakan

Dia menerangkan, meskipun hubungan kemitraan diakui, Andi menekankan perlunya regulasi yang memastikan keadilan dan kepastian bagi para pengemudi.

“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” ucap dia.

Dia menilai dialog terbuka dan penyusunan regulasi sebagai jalan terbaik menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi daring. Mereka mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan aplikasi, untuk duduk bersama menyusun regulasi yang adil dan sesuai dengan realitas kerja digital.

“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” ucap dia.

KON mengajak semuanya, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk rembukan melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.