LIVE

AHY Serahkan Puluhan Sertifikat Tanah Wakaf di Pasuruan

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY juga bertemu dengan Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf yang memimpin Rabithah Alawiyah.

kementerian atr/bpn
Agus Harimurti Yudhoyono
Agus Harimurti Yudhoyono (©2023 Istimewa)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 52 Sertipikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/9).

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY juga bertemu dengan Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf yang memimpin Rabithah Alawiyah.

“Saya sowan kepada salah satu tokoh ulama di Pasuruan, kita serahkan ada sertipikat hak milik untuk Yayasan Sunniyah Salafiyah. Sekarang ada kepastian hukum, tidak akan diserobot oleh siapa pun, tidak akan ada mafia tanah,” ujar Menteri AHY kepada Habib Taufiq Assegaf yang dikenal sebagai salah satu ulama keturunan Nabi Muhammad.

Pada momen yang bersamaan, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan empat sertipikat tanah wakaf bagi rumah ibadah musala di desa tersebut. “Ada satu yang sudah berdiri sejak tahun 1912, artinya sudah 112 tahun berdiri, digunakan, tapi belum pernah mendapatkan sertipikat yang sah dari negara. Oleh karena itu, disyukuri, dari itu semuanya kita harapkan jemaah bisa lebih tenang beribadah,” ungkapnya.

Habib Assegaf yang kini dipercaya memimpin organisasi pencatat dan penghimpun keluarga Habaib di Indonesia mengapresiasi sertipikasi tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanahnya.

“Masyarakat ini banyak yang belum mampu atau tidak tahu strukturalnya, sehingga mereka perlu dibantu. Bagus pemerintah mengadakan itu (PTSL) sangat membantu bagi masyarakat. Kasihan mereka ingin punya sertipikat, dengan adanya program ini mungkin bisa membantu,” tutur Habib Assegaf.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Turut hadir, Pj. Bupati Pasuruan bersama Forkopimda setempat.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Haris Kurniawan
Editor Haris Kurniawan
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

{{caption}}
Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

Topik Terkait
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Dorong Menteri Agraria Libatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat Sumbar

Sumbar dianggap mempunyai kekhasan, di mana penduduknya mayoritas berasal dai suku Minangkabau.

sertifikat
{{caption}}
Menteri AHY Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik bagi Masyarakat Tengger

Menteri AHY berharap dengan sertipikat tanah yang kini dimiliki masyarakat bisa ikut mengembangkan UMKM.

Berita Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Menteri AHY Ajak Masyarakat di Pasuruan Daftarkan Tanahnya untuk Dapatkan Nilai Ekonomi dan Modal Usaha

AHY mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan nilai ekonomi dan modal usaha.

Berita Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Menteri AHY: Penuhi Kebutuhan Masyarakat untuk Dapatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Berita Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Saat AHY Akhiri Penantian 25 Tahun Eks Pejuang Timor Timur atas Hak Tanah dan Hunian Layak

Mereka pun lantas hidup terkatung-katung dalam kamp pengungsian. Tanpa kepastian atas hak tanah dan hunian di NTT.

AHY
{{caption}}
Wamen Raja Juli Antoni Sertifikasi Tanah Rakyat Polehan Malang Usai Berjuang 24 Tahun

Warga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.

raja juli antoni
{{caption}}
Menteri AHY Dapat Kucuran Anggaran Tambahan Rp620 Miliar dari Sri Mulyani, Buat Apa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.

Menteri AHY
{{caption}}
AHY Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf hingga Hak Pengelolaan kepada Pemprov Kalbar dan Polri

Menteri AHY menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Menteri ATR/BPN AHY
{{caption}}
AHY Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Elektronik di Kalbar: Ini Bisa Cegah Masyarakat Jadi Korban Mafia Tanah

AHY mengatakan, sertifikat ini juga mampu memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

AHY
{{caption}}
Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri ATR Dorong Pelayanan Cepat dan Aman

Implementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.

Menteri ATR
{{caption}}
AHY Serahkan Sertifikat Lapangan Karebosi Makassar, Nilai Rp2,9 Triliun

AHY Serahkan Sertifikat Lapangan Karebosi Makassar, Nilai Rp2,9 Triliun

Sertifikat Elektronik
{{caption}}
FOTO: Menteri AHY Bagikan Sertifikat Wakaf untuk Masjid dan Musala di Jakarta

Penyerahan sertifikat wakaf ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi rumah ibadah yang digunakan oleh masyarakat.

Menteri AHY
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Penambahan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Karawang Jaga Ketahanan Pangan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Menteri PKP Prioritaskan Pemanfaatan Lahan Rusun dan Kota Satelit dari Kementerian ATR/BPN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

hunian vertikal
{{caption}}
Pertamina EP dan Pemda Perkuat Sinergi Dukung Ketahanan Energi Pangan Nasional

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

hulu migas
{{caption}}
Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

aset tanah