Sejarah Pemilu 1971 dan Hasilnya, Perlu Diketahui

Pemilu 1971 adalah pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.

Selasa, 13 Feb 2024 16:39:00

Pemilu 1971 adalah pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.

Sejarah Pemilu 1971 dan Hasilnya, Perlu Diketahui

Indonesia memiliki sejarah pemilu yang panjang dan beragam. Sejak masa awal kemerdekaannya, Indonesia telah mengadakan berbagai jenis pemilihan, mulai dari pemilihan tidak langsung dan pemilihan langsung.

Pemilu pertama pada tahun 1955, dikenal sebagai Pemilu Konstituante, menjadi tonggak bersejarah sebagai pemilu demokratis pertama di Indonesia. Setelah pemilu pertama, perjalanan demokrasi Indonesia tidaklah mulus.
Termasuk pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru yaitu mulai tahun 1971. Pemilu pada masa ini dinilai belum dilakukan secara adil dan jujur. Ini tidak lain karena campur tangan pemerintah dianggap masih kuat untuk memenangkan pemilu.

Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perjalanan sejarah pemilu di Indonesia, termasuk pemilu 1971. Mulai dari dasar hukum yang digunakan, pelaksanaan pemilu, dan hasil yang diperoleh. Berikut kami merangkum informasi tentang pemilu 1971, bisa disimak.

Dasar Hukum

Pertama, akan dijelaskan dasar hukum pemilu 1971.

Dasar hukum pemilu 1971 diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan umum. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 1971. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai proses pemilihan umum, termasuk tahapan-tahapan pemilu, syarat calon, mekanisme pemungutan suara, serta proses penghitungan suara. Prinsip-prinsip penting yang diamanatkan dalam ketetapan MPRS meliputi penyelenggaraan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan langsung. Selain itu, MPRS juga menegaskan prinsip keadilan dalam pemilihan umum agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Dalam ketetapan MPRS juga diatur jadwal waktu pemungutan suara yang ditetapkan pada hari Minggu, serta pemungutan suara dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, Pemilu 1971 diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan diamanatkan oleh ketetapan MPRS, serta jadwal waktu pemungutan suara yang telah ditetapkan untuk memastikan berlangsungnya pemilihan umum yang adil, jujur, dan transparan.

Sistem Pemilu

Berikutnya akan dijelaskan sistem pemilu 1971.

Pemilu 1971 di Indonesia menggunakan sistem pemilihan yang didasarkan pada prinsip perwakilan berimbang, di mana partai politik harus merepresentasikan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan. Sistem stelsel daftar yang mengikat digunakan, di mana pemilih memilih partai politik, bukan kandidat individual, dan kursi parlemen didistribusikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai.

Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan keberagaman pandangan politik terwakili di parlemen serta untuk mendorong partisipasi politik yang lebih besar dari berbagai kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemilu 1971, partisipasi masyarakat sangat tinggi, dengan berbagai partai politik yang terlibat dalam proses pemilihan. Proses pemilihan melibatkan penentuan calon legislatif dari masing-masing partai politik, kemudian pencalonan dan kampanye oleh para kandidat, dan akhirnya pemungutan suara oleh warga negara.

Pemilu 1971 memainkan peran penting dalam pembentukan sistem politik Indonesia pada masa itu, dan menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu

Selanjutnya akan dijelaskan pelaksanaan pemilu 1971.

Pemilu 1971 di Indonesia diikuti oleh 10 partai politik, termasuk Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, PERTI, Parkindo, Murba, IPKI, Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen, dan Golkar. Proses pelaksanaan pemilu ini merupakan yang pertama kali dilakukan setelah sempat terjadi vakum pemilihan selama delapan tahun. Pemilu 1971 juga merupakan pemilu pertama yang diadakan setelah diberlakukannya Orde Baru pada tahun 1966. Sistem pemilihan umum dilakukan secara langsung dengan pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai politik yang mereka dukung. Partisipasi yang tinggi terlihat dari jumlah pemilih yang mencapai 93,6%. Hasilnya, Golongan Karya (Golkar) berhasil meraih kemenangan dengan memperoleh suara terbanyak. Golkar kemudian menjadi partai penguasa yang mendominasi parlemen selama beberapa dekade ke depan.

Pemilu 1971 memiliki signifikansi yang besar dalam sejarah politik Indonesia, karena merupakan awal dari dominasi Golkar dalam politik Indonesia serta menandai stabilitas politik setelah masa konflik dan ketidakstabilan sebelumnya.

Hasil Pemilu

Berikutnya akan dijelaskan bagaimana hasil pemilu 1971.

Hasil Pemilu 1971 menunjukkan kemenangan besar bagi Partai Golkar yang berhasil meraih 34.348.673 suara dan mendapatkan 236 kursi di DPR. Kemenangan ini disusul oleh Partai NU yang mendapatkan 10.213.650 suara dan 58 kursi di DPR, serta Partai PNI dengan 3.793.266 suara dan 20 kursi di DPR. Pemilu 1971 merupakan awal dari praktik demokrasi semu di Indonesia pada masa Orde Baru. Meskipun pada dasarnya pemilu tersebut diadakan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin, namun di balik itu terdapat berbagai kendala dan banyak campur tangan dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Di antaranya adalah pembatasan akses media, intimidasi terhadap lawan politik, serta pemilihan terkontrol yang menguntungkan partai penguasa.

Pemilu 1971 dianggap sebagai upaya untuk menguatkan kekuasaan pemerintah Orde Baru, terutama bagi Partai Golkar yang menjadi partai penguasa dominan selama masa tersebut. Hasil pemilu ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem politik Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang sejati.

Pemilu Orde Baru

Pemilu 1971 hingga 1997 merupakan pemilu yang dilakukan di bawah kepemimpinan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Selama periode pemilu ini, dikatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang mendominasi, karena tidak lain merupakan partai dari pemerintah pada masa itu.

Penyelenggaraan pemilu selama periode ini dinilai cenderung tidak jujur dan penuh manipulasi, sehingga sering diwarnai dengan kecurangan. Hal ini mengakibatkan perubahan kepemimpinan yang terjadi selama periode tersebut sangat terbatas, dengan Soeharto terus memegang kekuasaan hingga tahun 1998.
Pemilu pada masa Orde Baru juga seringkali diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan politik, yang membuat proses demokrasi di Indonesia menjadi terbatas dan tidak bebas. Meskipun demikian, Pemilu 1997 merupakan pemilu pertama setelah Orde Baru berkuasa yang ditandai dengan munculnya beberapa partai politik baru setelah kejatuhan Orde Baru.