Junta Myanmar Gelar Tahap Kedua Pemilu di Tengah Krisis Politik

Junta militer Myanmar pada hari Minggu memulai tahap kedua pemilihan umum multipartai, membuka tempat pemungutan suara di 100 kotapraja di seluruh negeri. Proses ini berlangsung di tengah krisis politik yang terus memanas pasca kudeta militer tiga tahun lalu. Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, secara langsung meninjau proses pemungutan suara di sejumlah TPS di Kotapraja Hlaing dan Insein, Yangon, menunjukkan keseriusan rezim dalam pelaksanaan pemilu ini.

Tahap kedua pemilu ini mencakup 12 dari 14 wilayah dan negara bagian Myanmar, menandai kelanjutan dari upaya junta untuk melegitimasi kekuasaannya melalui jalur demokrasi yang mereka rancang. Pemilu ini merupakan bagian penting dari agenda junta untuk membentuk Parlemen Persatuan dan pemerintahan baru. Namun, legitimasi pemilu ini dipertanyakan oleh banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri.

Pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih anggota Parlemen Persatuan yang terdiri atas Pyithu Hluttaw atau Majelis Rendah dan Amyotha Hluttaw atau Majelis Tinggi, serta parlemen negara bagian dan wilayah. Parlemen yang terbentuk nantinya akan memiliki tugas utama untuk memilih seorang presiden, yang kemudian akan membentuk pemerintahan Persatuan yang baru.

Pemilihan umum di Myanmar ini dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahap yang terencana, menandai upaya junta untuk membentuk pemerintahan baru. Tahap pertama telah dilaksanakan pada 28 Desember lalu di 102 kotapraja, menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada tahun 2021. Proses ini diawasi ketat di tengah kekhawatiran akan integritas dan keadilan pelaksanaannya.

Setelah pelaksanaan tahap pertama, Komisi Pemilihan Umum Persatuan (UEC) telah mengumumkan hasil sementara. Lebih dari 100 wakil terpilih untuk Pyithu Hluttaw atau Majelis Rendah, menunjukkan adanya representasi awal. Sementara itu, lebih dari 30 wakil terpilih untuk Amyotha Hluttaw atau Majelis Tinggi, mengisi sebagian dari kamar legislatif atas.

Selain itu, lebih dari 100 anggota juga telah terpilih untuk parlemen wilayah dan negara bagian, melengkapi struktur awal parlemen yang akan dibentuk. Hasil ini menjadi dasar bagi komposisi legislatif yang akan datang. Tahap terakhir dari pemilu ini dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Januari mendatang di 63 kotapraja yang tersisa, menutup rangkaian proses pemilihan yang panjang.

Myanmar telah berada di bawah pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun, sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih. Pemerintahan sebelumnya dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.

Partai NLD berhasil memenangkan pemilihan umum pada November 2020 dengan suara mayoritas yang signifikan. Namun, hasil pemilu tersebut kemudian dibatalkan oleh militer dengan dalih adanya kecurangan yang masif.

Tuduhan kecurangan ini telah dibantah secara tegas oleh pengamat independen internasional yang memantau proses pemilu saat itu. Pembatalan hasil pemilu dan kudeta militer tersebut memicu gelombang protes dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di seluruh Myanmar.

Parlemen Myanmar memiliki struktur bikameral dengan total 664 kursi. Struktur ini terbagi menjadi 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi.

Secara konstitusional, seperempat dari total kursi di parlemen dialokasikan khusus bagi perwakilan militer. Alokasi ini memberikan militer pengaruh signifikan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan.

Parlemen Persatuan yang akan terbentuk dari pemilu ini nantinya akan bertanggung jawab untuk memilih seorang presiden. Presiden terpilih kemudian akan membentuk pemerintahan Persatuan yang baru, menandai babak baru dalam pemerintahan Myanmar di bawah kendali junta.

Sumber: AntaraNews