Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPPK adalah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, Ketahui Syarat dan Tugasnya

PPPK adalah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, Ketahui Syarat dan Tugasnya

PPPK adalah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, Ketahui Syarat dan Tugasnya

PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu.

Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Di mana pekerjaan sebagai pegawai ASN dipandang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Mulai dari gaji yang terjamin, jam kerja teratur, hingga banyaknya tunjangan yang didapat.

Tak heran, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar hampir di setiap tahun selalu diminati banyak masyarakat. Selain itu, saat ini ada pula program seleksi PPPK. Sebagian dari Anda tentu pernah mendengar program ini. Biasanya, seleksi CPNS dan PPPK dilakukan secara bersamaan.

Bagi Anda yang tertarik, penting untuk mengetahui apa itu PPPK. Sebab, meskipun seleksinya sering dilakukan bersamaan dengan CPNS, namun dua program ini sebenarnya berbeda. Di mana PPPK adalah pegawai pemerintah yang diadakan dengan sistem perjanjian kerja.

Selain mengetahui pengertiannya, Anda juga perlu mengetahui syarat apa saja yang diperlukan dalam rekrutmen PPPK.

Di samping itu, penting juga untuk dipahami tugas dan kewajiban dari PPPK menurut aturan hukum yang berlaku. Dari berbagai sumber, kami merangkum pengertian, syarat, hingga tugas daan kewajiban PPPK adalah sebagai berikut.

Pengertian PPPK

Pengertian PPPK

Pertama, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan PPPK. PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.

Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Sedangkan status PPPK seseorang dapat diputus, ketika jangka waktu sudah berakhir, meninggal, atas permintaan pribadi, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Syarat PPPK

Syarat PPPK

Setelah mengetahui PPPK adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, berikutnya akan dijelaskan berbagai syarat yang dibutuhkan dalam rekrutmen PPPK.

Syarat yang dibutuhkan untuk menjadi PPPK sudah diatur dalam Undang-Undang No.49 Tahun 2018.

Berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam seleksi PPPK adalah sebagai berikut:

• Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu sesuai syarat dari jabatan dari institusi yang dilamar.
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, atau dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

• Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
• Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang, khusus untuk jabatan yang mempersyaratkan.
• Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
• Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan.

Tugas dan Kewajiban PPPK

Tugas dan Kewajiban PPPK

Setelah mengetahui pengertian dan syarat, terakhir akan dijelaskan tugas dan kewajiban dari PPPK.

Tugas dan kewajiban PPPK telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Ini perlu diperhatikan, ketika Anda berminat untuk melamar dan mengikuti seleksi PPPK.

Beberapa tugas dari PPPK adalah sebagai berikut:
• Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
• Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa kewajiban dari PPPK adalah sebagai berikut:
• Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

• Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
• Melaksanakan kebijakan yang telah diatur peoleh jabat pemerintah yang berwenang.
• Menaati peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
• Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
• Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Sebelum Daftar Seleksi, Pahami Dulu Kontrak Kerja PPPK dan Cara Pengunduran Diri
Sebelum Daftar Seleksi, Pahami Dulu Kontrak Kerja PPPK dan Cara Pengunduran Diri

Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang
KPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang

KPK belum bersedia menjelaskan detail soal penggeledahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kementan Buka 113 Formasi PPPK 2023, Gajinya Hingga Rp8 Juta
Kementan Buka 113 Formasi PPPK 2023, Gajinya Hingga Rp8 Juta

Kementan membuka seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tahan Tersangka Suap Proyek Perkeretaapian Kemenhub
KPK Tahan Tersangka Suap Proyek Perkeretaapian Kemenhub

KPK telah menetapkan dan menahan 12 tersangka. KPK masih terus mengembangkan kasus.

Baca Selengkapnya
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.

Baca Selengkapnya
KPK Segel Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang
KPK Segel Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang

Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Bukti Suap Pj Bupati Sorong di Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang
KPK Temukan Bukti Suap Pj Bupati Sorong di Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah ruangan kerja dari Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Ruang Kerja Kepala BPK Sorong Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pj Bupati Yan Piet Mosso
KPK Geledah Ruang Kerja Kepala BPK Sorong Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pj Bupati Yan Piet Mosso

Dalam penggeledahan, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti yang diduga kuat penanganan perkara suap yang turut melibatkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso..

Baca Selengkapnya
Permudah Pekerja Pasar Terlindungi, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Perumda Pasar Tohaga Kolaborasi
Permudah Pekerja Pasar Terlindungi, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Perumda Pasar Tohaga Kolaborasi

Pekerja di pasar tidak perlu repot dalam proses mendaftar atau membayar iuran dikarenakan telah dikelola oleh pengurus pasar.

Baca Selengkapnya