Sorot
{{caption}}
Kebakaran Rumah di Palmerah Jakarta Barat, 20 Unit Damkar Dikerahkan

{{caption}}
25 Orang Tewas Akibat Gelombang Panas Ekstrem di AS

{{caption}}
Tegur Mobil Halangi Jalan, Pengemudi Ojol Dibacok

{{caption}}
Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Menteri LH Ungkap Kondisi Terkini Kebakaran di TPA Jatiwaringin

{{caption}}
Cerita Lengkap Ibu Robohkan Rumdin Pejabat Bea Cukai Pakai Ekskavator

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Kasus Sengketa Lahan Daerah Wisata Buntut Penangkapan Ketua dan Waka PN Depok

Asep tak memungkiri bahwa masalah ini kerapkali terjadi terkait perebutan atau sertifikat ganda, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana korupsi.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Keterlibatan Pimpinan PN Depok Sebelum I Wayan Eka Mariarta dalam Dugaan Suap Sengketa Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.

KPK
{{caption}}
KPK Usut Korupsi Sengketa Lahan Wisata di Seluruh Indonesia Pasca OTT Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi sengketa lahan wisata di seluruh Indonesia, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok.

{{caption}}
Gubernur DKI Benarkan Lokasi Pengeroyokan Kalibata Adalah Lahan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi lokasi insiden pengeroyokan Kalibata yang menewaskan dua "mata elang" merupakan lahan milik Pemprov DKI. Simak detail penanganan kasus dan rencana penataan UMKM.

{{caption}}
Terungkap! 45 Saksi Diperiksa Kejati Sumut dalam Dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I ke Ciputra Land

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa 45 saksi terkait dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I seluas 8.077 hektare, memicu pertanyaan besar tentang proses pengalihfungsian lahan.

{{caption}}
Trivia: 8 Ribu Hektare Lahan PTPN I Dijual? Kejati Sumut Selidiki Penjualan Aset ke Ciputra Land

Kejati Sumut tengah menyelidiki dugaan korupsi penjualan aset PTPN I seluas 8.077 hektare kepada Ciputra Land melalui skema KSO. Akankah ada kerugian negara?

{{caption}}
Kejati Sumut Geledah Kantor PTPN I Terkait Dugaan Korupsi Penjualan Aset

Tim juga menyasar gudang arsip PT Nusa Dua Propertindo (NDP) di Km 55, Kantor Pertanahan Deliserdang.

{{caption}}
Diperiksa Polisi, Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Jelaskan Proses Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng

Namun Prasetyo mengaku tidak tahu menahu mengenai lahan dijadikan rusun di Cengkareng tersebut.

{{caption}}
Kortas Tipikor Polri Periksa Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Sebagai Saksi Kasus Korupsi Rusun Cengkareng

Prasetyo Edi dipastikan hadir pada hari ini sebagai saksi dari kasus tersebut.

{{caption}}
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

{{caption}}
Jaksa Geledah Kantor dan Rumah Kepala Dispentaru DIY Terkait Penyalahgunaan Tanah Kas Desa

Kejati DIY menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispentaru) DIY, Rabu (12/7) untuk mencari bukti kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD).

{{caption}}
Menhut: Presiden Prabowo Minta Kemenhut Bangun Tata Kelola Kehutanan Antikorupsi

Penegasan itu disampaikan Raja Juli saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi.

{{caption}}
Lucky Hakim Buka Suara soal Status Tersangka Wakil Bupati Indramayu

Lucky Hakim yang kini berusia 48 tahun mengaku mendapatkan kabar buruk tersebut melalui pantauan di berbagai saluran berita.

{{caption}}
Polda Lampung Tetapkan Sekda Lampung Tengah Tersangka Korupsi

Yuni menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

{{caption}}
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

{{caption}}
Baru Pulang Haji, Eks Kacab Bank BUMD di Sumsel Langsung Ditahan Kasus Korupsi KUR Rp 3,9 Miliar

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

{{caption}}
Kejati Maluku Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea ke Penyidikan

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

{{caption}}
Gubernur DKI Tegaskan Penanganan Pengungsi WNA Kewenangan Pusat, Pemprov Siap Tertibkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Penanganan Pengungsi WNA di ibu kota adalah domain pemerintah pusat, namun Pemprov tak segan menertibkan jika melanggar ketertiban umum. Simak selengkapnya.

{{caption}}
Pemprov DKI Kaji Usulan Penambahan Rute Transjabodetabek, Solusi Atasi Macet Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta segera mengkaji usulan penambahan rute Transjabodetabek, termasuk dari Depok, sebagai langkah strategis menekan kemacetan di ibu kota.

{{caption}}
DPRD DKI Dorong Percepatan Penanganan Banjir dan Macet Jakarta Jelang Usia Lima Abad

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak Pemprov DKI untuk serius mempercepat penanganan banjir dan macet Jakarta, pekerjaan rumah utama menjelang usia lima abad kota ini, demi transformasi menjadi kota global.

{{caption}}
Pramono Anung Berharap Warga Hidup Nyaman di Momen HUT ke-499 Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap warga ibu kota dapat hidup nyaman, mudah, dan bahagia saat peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus mempersiapkan kota menghadapi tantangan global.

{{caption}}
Pramono Anung Dorong Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat di atas segalanya demi kemajuan Ibu Kota. Pesan ini disampaikan saat pelantikan pengurus PAN DKI Jakarta.

{{caption}}
DKI Jakarta Upayakan Penyediaan Ruang Parkir Ojol di Kawasan Komersial untuk Atasi Parkir Liar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana berkoordinasi dengan komunitas ojol dan pengelola gedung untuk menyediakan ruang parkir ojol di area komersial, demi menertibkan parkir liar dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.