LIVE

DPRD Jakarta Panggil Jajaran Disbud hingga Inspektorat Buntut Korupsi Rp150 Miliar

DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.

dprd dki
Gedung DPRD DKI Jakarta
Gedung DPRD DKI Jakarta (©2023 Merdeka.com)

DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar. Dewan hendak mengonfirmasi soal penggeledahan kantor Disbud oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta.

"Semua yang terkait, termasuk sekretaris dinas, kemudian Inspektorat, Irbannya (inspektur pembantu) juga kami panggil. Bahkan semua Irban se-DKI Jakarta kami panggil," kata Ketua DPRD Jakarta Khoirudin dalam keterangannya, Minggu (22/12).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, pemanggilan pihak terkait bakal mengerucut kepada informasi yang objektif terkait dugaan korupsi yang tengah didalami tersebut. Dia bilang, pemanggilan dijadwalkan usai libur Tahun Baru berakhir.

"Ini kan kita mau liburan Tahun Baru dulu ya. Mungkin setelah Tahun Baru selesai. Setelah 2 atau 3 Januari (2025)," kata Khoirudin.

Lebih jauh, Khoirudin mengaku tidak memiliki praduga terkait penyelewengan anggaran yang dilakukan pimpinan di Disbud Jakarta. Pasalnya, kata dia pengelolaan anggaran di Disbud Jakarta selama ini dinilai baik-baik saja.

"Ternyata memang ada indikasi. Tentu aparat penegak hukum kita dalam bertindak, berbuat, ada data awal yang mendasari. Dan saya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," ucapnya.

Alasan Panggil Inspektorat

Padahal, lanjut dia Inspektorat Jakarta yang di dalamnya ada Inspektur serta Inspektur Pembantu (Irban) bisa menjaga dan mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menjalankan program serta kegiatan dengan sesuai.

"Saya sayangkan juga memang kenapa ini sampai terjadi. Mudah-mudahan ke depan kita semua saling mengingatkan. Terutama tugas-tugas Inspektorat bisa dilakukan lebih dini, sehingga hal ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," ungkapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Purbaya Yudhi Sadewa Dikabarkan Dirawat di RS, Simak Sepak Terjang sebagai Menkeu!

{{caption}}
Malam Mengerikan di Bekasi Timur: Cahaya KA Argo Bromo Datang, Saya Lompat dan Sembunyi di Bawah Peron

{{caption}}
Hasil Malut United vs Persis: Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah, Laskar Kie Raha Petik 3 Angka

{{caption}}
Viral Siswa SMP di Deli Serdang Buang MBG ke Jalan, Diduga Basi dan Tak Layak Makan

{{caption}}
Kasus Suntik LPG Subsidi di Klaten Terbongkar, Negara Rugi Rp 6,7 Miliar

{{caption}}
13 Taman Nasional Bakal Jadi Pilot Project Konservasi Berskala Dunia, Ini Daftarnya

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati Jambi Geledah Sekretariat DPRD Merangin, Usut Korupsi Anggaran 2019-2024

Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk usut dugaan korupsi anggaran 2019-2024. Kejati Jambi Geledah DPRD Merangin, sita dokumen dan barang bukti elektronik, perkuat penyidikan kasus korupsi.

penggeledahan
{{caption}}
Kadis Kebudayaan DKI Diperiksa Kejati Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Rp150 Miliar

Ditegaskan, pemeriksaan saksi ini dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum untuk melengkapi perkara.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Begini Modus Dugaan Korupsi Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta: Laporan Kegiatan Kebudayaan Betawi Fiktif

Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta memiliki anggaran Rp150 miliar guna melaksanakan kegiatan kebudayaan Betawi.

Pemprov Jakarta
{{caption}}
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi

Pemprov Jakarta menerima surat pemberitahuan dari Kejati Jakarta soal adanya dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

Korupsi
{{caption}}
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Sekjen DPR
{{caption}}
Ganti Pimpinan DPRD DKI, PKS Tegaskan Tidak Ada Konflik Internal

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

berita update
{{caption}}
Legislator Desak DLH DKI Benahi Sistem Pengelolaan Sampah Tambora yang Menggunung

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

dinas lingkungan hidup
{{caption}}
DPRD DKI Desak Pemprov Perketat Pengawasan Pendatang Jakarta Pasca-Lebaran

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

dprd dki
{{caption}}
Legislator DKI: Kesiapan Pendatang Jakarta Kunci Sukses di Ibu Kota

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya **kesiapan pendatang Jakarta** dengan bekal keahlian dan tujuan jelas agar tidak menjadi beban sosial di Ibu Kota. Simak selengkapnya mengenai imbauan ini!

arus balik lebaran
{{caption}}
DPRD DKI Soroti Pentingnya Pengamanan Kawasan Permukiman Mudik Lebaran

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti urgensi Pengamanan Kawasan Permukiman selama masa mudik Lebaran untuk mencegah tindak kriminalitas dan menjaga ketertiban ibu kota, membuat pembaca penasaran akan langkah antisipasi yang diambil.

dprd dki
{{caption}}
Semarak Ramadhan DKI Jakarta 1447 H, Legislator Apresiasi Kolaborasi Pemprov Wujudkan Suasana Meriah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mewujudkan suasana Semarak Ramadhan DKI Jakarta 1447 Hijriah yang lebih meriah, dengan festival hingga diskon belanja.

diskon lebaran
{{caption}}
Korupsi Pembangunan RS Rp38,5 Miliar, Kadis Kesehatan Nias Jadi Tersangka

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

berita kontributor
{{caption}}
Vonis Hari Ini, Dua Eks Anak Buah Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook

Sidang ini menjadi penentu akhir proses hukum yang telah berjalan terkait proyek pengadaan perangkat teknologi tersebut.

chromebook
{{caption}}
Kasus Internet Desa Memanas, Kejati Sumsel Tetapkan Staf Ahli Bupati Muba dan Advokat sebagai Tersangka

Kedua tersangka adalah RC yang merupakan Staf Ahli Bupati Muba sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muba periode 2018-2023.

berita kontributor
{{caption}}
Sidang Kasus Korupsi Netanyahu Ditunda Lagi

Netanyahu terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda, dan saat ini ia telah memasuki fase di mana ia memberikan kesaksian langsung sebagai terdakwa.

benjamin netanyahu
{{caption}}
Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Sumatra II, Kasus Dugaan Korupsi Rusun Rp64 Miliar Terkuak

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti.

berita kontributor
{{caption}}
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Hirup Udara Bebas, Dikenai Wajib Lapor

Mukti Agung dinyatakan bebas bersyarat Jumat 24 April 2026 siang kemarin. Saat keluar dari lapas, Mukti Agung didampingi sejumlah orang.

berita kontributor