Tujuan Orde Baru, Latar Belakang, Kelebihan, dan Perbedaannya dengan Orde Lama

Orde Baru dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara indonesia.

Kamis, 29 Feb 2024 15:45:00

Meskipun tujuan Orde Baru ditandai dengan pemerintahan otoriter, era ini juga membawa perubahan signifikan pada masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Tujuan Orde Baru, Latar Belakang, Kelebihan, dan Perbedaannya dengan Orde Lama

Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal istilah Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Sedangkan Orde Baru merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.

Masa Orde Baru, atau yang dikenal juga dengan ORBA, dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno, yang lengser semenjak mencuat peristiwa G30S PKI.

Orde Baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30S PKI.

Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.

Awal dari lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari Orde Baru sendiri, ada baiknya kita juga mengetahui sebenarnya apa latar belakang dibentuknya Orde Baru sendiri. Orde Baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain:

Terjadinya Peristiwa G30S PKI

Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.

Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Situasi ini akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.

Massa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.

Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.

Terbentuknya Front Pancasila

Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).
Organisasi ini terbentuk pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.

Melemahnya Wibawa Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.

Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.

Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Gagalnya Sidang Paripurna Kabinet
Sidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan. Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.

2. Gagal Mengadili Tokoh-Tokoh PKI
Salah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal.

Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS

Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pengangkatan tersebut terjadi pada 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat di ataslah merupakan poin-poin mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.

Tujuan Orde Baru

Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :

1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.

2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.

3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru

Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru :

• Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.

• Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.

• Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.

• Angka pengangguran semakin menurun.

• Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.· Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.

• Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.

• Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

• Bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Tapi, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan antara lain :

• Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.

• Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.

• Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.

• Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan· Banyak terjadi pelanggaran HAM.

• Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.

• Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Orde Lama dan Orde Baru:

• Dalam bidang politik, Orde Lama menganut sistem Demokrasi Terpimpin yang menempatkan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dan mengesampingkan peran parlemen. Orde Baru menganut sistem Dwifungsi ABRI yang memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan pembangunan. Orde Baru juga mengendalikan partai-partai politik dan membatasi kebebasan pers dan hak asasi manusia.

• Dalam bidang ekonomi, Orde Lama cenderung memiliki kebijakan ekonomi berupa ekonomi tertutup komunis atau sosialis. Orde Lama mengalami krisis ekonomi akibat inflasi, defisit anggaran, dan hutang luar negeri yang besar. Orde Baru memiliki kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan menarik investasi asing.

• Dalam bidang sosial, Orde Lama menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan PKI, DI/TII, dan PRRI/Permesta yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Orde Lama juga mengalami konfrontasi dengan Malaysia dan konflik dengan Belanda mengenai Irian Barat. Orde Baru menekankan stabilitas dan keamanan nasional dengan menumpas pemberontakan-pemberontakan dan menyelesaikan masalah-masalah luar negeri. Orde Baru juga mengembangkan program-program pembangunan manusia seperti keluarga berencana, pendidikan, dan kesehatan.