Tegas, Iran Ingin akhir Permanen Perang bukan Sekadar Gencatan Senjata
Menurut Iran, gencatan senjata hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak lawan dan tidak menguntungkan posisi mereka dalam konflik yang ada.
Pemerintah Iran secara tegas tidak menginginkan gencatan senjata ditawarkan Amerika Serikat (AS). Hal itu dinilai hanya sebagai akhir perang yang dipaksakan.
Iran menginginkan akhir perang yang permanen. Pernyataan ini muncul setelah Washington mengusulkan gencatan senjata selama 45 hari yang dianggap sebagai "salah satu dari banyak ide" yang sedang dipertimbangkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menekankan dalam konferensi pers di Teheran pada Senin (6/4) waktu setempat bahwa penghentian sementara pertempuran hanya akan memberi kesempatan bagi lawan untuk mengatur ulang kekuatan mereka.
"Batas waktu tidak boleh membuat kita sedikit pun ragu dalam membela negara kita," ujar Baqaei seperti dikutip dari laporan TRT.
Ia menambahkan bahwa gencatan senjata hanya akan menciptakan jeda singkat yang memungkinkan pihak lawan membangun kembali kekuatan militernya dan melanjutkan tindakan agresif.
"Tidak ada orang rasional yang akan menerima tindakan seperti itu," katanya.
Baqaei juga menjelaskan bahwa Iran memiliki sejumlah persyaratan berdasarkan kepentingan nasional yang telah disampaikan melalui jalur perantara. Ia memastikan bahwa tuntutan sebelumnya dari pihak AS, termasuk rencana 15 poin, telah ditolak karena dianggap berlebihan.
"Iran tidak ragu untuk menyampaikan tuntutan yang dianggap sah secara jelas. Hal itu bukan tanda kompromi, melainkan cerminan kepercayaan diri dalam mempertahankan posisinya," tutur Baqaei.
Teheran dilaporkan menyampaikan tanggapannya melalui Pakistan dalam sebuah dokumen berisi 10 poin, dengan menyebut pengalaman masa lalu sebagai alasan utama menolak gencatan senjata.
Faktanya, Iran diserang dua kali justru di tengah proses negosiasi berlangsung, yakni pada 13 Juni 2025 dan terbaru 28 Februari 2026. Tanggapan tersebut memuat sejumlah tuntutan Iran, termasuk penghentian konflik di kawasan, pembentukan mekanisme untuk menjamin jalur aman di Selat Hormuz, rekonstruksi wilayah yang terdampak perang, serta pencabutan sanksi internasional.
Efek Jera
Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa proposal gencatan senjata selama 45 hari hanyalah salah satu dari berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Axios, Barak Ravid, melalui platform X.
Lebih jauh, Baqaei menegaskan kembali bahwa posisi Iran adalah untuk mengakhiri konflik secara menyeluruh dengan jaminan bahwa perang tidak akan terulang.
"Tuntutan kami adalah mengakhiri perang yang dipaksakan ini, disertai jaminan bahwa siklus kejam ini tidak akan terulang," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jaminan tersebut harus diwujudkan melalui efek jera terhadap pihak lawan. "Jaminannya adalah bahwa musuh harus dibuat menyesali tindakannya sedemikian rupa sehingga tidak lagi memiliki keberanian untuk bertindak melawan kedaulatan Iran," ungkap Baqaei.
Baqaei juga menyampaikan keraguan terhadap lembaga internasional, dengan menyatakan bahwa tidak ada jaminan eksternal yang dapat diandalkan.
"Tidak ada jaminan hukum atau internasional. Sayangnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam banyak kasus justru menjadi alat di tangan AS dan kekuatan tertentu," ujarnya.
Ia menekankan bahwa Iran harus memastikan sendiri keamanannya melalui tindakan yang diambil.
"Dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kedaulatan Iran, kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita sendiri dapat menciptakan jaminan yang kuat dan dapat diandalkan," tutup Baqaei.