Perusahaan di China Paksa Karyawan Menikah, Jika Tetap Lajang Bakal Dipecat
Kebijakan kontroversial ini menuai kecaman dari masyarakat.
Sebuah perusahaan kimia di China, Shuntian Chemical Group yang berlokasi di Provinsi Shandong, telah mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mewajibkan karyawannya untuk menikah sebelum September 2025 atau jika tetap lajang, maka teancam bakal dipecat. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan berusia 28 hingga 58 tahun, yang kemudian menimbulkan gempar dan kecaman luas di masyarakat.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Januari 2025 dan menimbulkan reaksi beragam. Tahapan sanksi diterapkan secara bertahap; karyawan yang masih lajang hingga Maret diwajibkan menulis surat kritik diri, evaluasi kinerja di bulan Juni, dan ancaman pemecatan pada September. Perusahaan berdalih kebijakan ini didasarkan pada nilai-nilai tradisional China dan upaya meningkatkan angka pernikahan, namun tindakan ini dinilai melanggar hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan.
Aturan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk otoritas ketenagakerjaan setempat yang menyatakan kebijakan tersebut ilegal. Banyak netizen mengecamnya sebagai pelanggaran hak pribadi dan tidak konstitusional.
Perusahaan tersebut mengklaim bahwa tidak menanggapi seruan pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan adalah tindakan tidak loyal, tidak mendengarkan orang tua berarti tidak berbakti, dan membiarkan diri tetap lajang adalah ketidakbaikan.
"Tidak menanggapi seruan pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan adalah tindakan tidak loyal. Tidak mendengarkan orang tua berarti tidak berbakti. Membiarkan diri tetap lajang adalah ketidakbaikan. Mengecewakan harapan rekan kerja adalah tindakan yang tidak adil," demikian bunyi pernyataan perusahaan, dikutip dari sejumlah sumber.
Langsung Dicabut
Setelah menuai kecaman, dalam waktu satu hari, Shuntian Chemical Group menarik kembali kebijakan tersebut. Perusahaan mengonfirmasi bahwa tidak ada karyawan yang dipecat karena status pernikahan mereka.
Namun, insiden ini tetap memicu kemarahan publik dan menimbulkan perdebatan luas mengenai hak-hak pekerja dan campur tangan perusahaan dalam kehidupan pribadi karyawan.
Para ahli hukum menegaskan kebijakan ini melanggar konstitusi China dan hukum ketenagakerjaan. Beberapa netizen menyarankan agar pekerja yang terkena dampak aturan ini menuntut perusahaan untuk mendapatkan kompensasi.
Kasus ini menjadi sorotan dan menunjukkan betapa sensitifnya isu pernikahan dan keluarga di China, serta tekanan sosial yang dihadapi individu yang memilih untuk tidak menikah.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5760098/original/024101400_1778663015-IMG_3587.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5672813/original/028858600_1778497603-03c64b4f73069593aac03f5f6935f5a72384f1b7.webp)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5758702/original/083647700_1778661613-IMG_1788.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5751692/original/000924300_1778652471-Pelaku_Andrie_Yunus.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5758729/original/008736900_1778661643-kampus-jadi-operator-mbg-lebih-banyak-positif-apa-negatifnya-b7f353.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5757467/original/005489200_1778659932-Kepala_Eksekutif_Pengawas_Pasar_Modal__Keuangan_Derivatif_dan_Bursa_Karbon_OJK__Hasan_Fawzi-13_Mei_2026c.jpeg)
