Perempuan Ini Diduga Peras Biksu Thailand dengan Video Seks Hingga Raup Rp 171 Miliar

Skandal terbaru ini mengguncang institusi Buddha yang dihormati di Thailand.

Polisi Thailand telah menangkap seorang wanita yang diduga terlibat dalam hubungan seksual dengan sejumlah biksu, serta memanfaatkan foto dan video dari aktivitas tersebut untuk memeras mereka. Pada Selasa, 16 Juli 2025, pihak kepolisian mengungkap bahwa wanita yang dikenal dengan nama "Nona Golf" itu telah berhubungan intim dengan setidaknya sembilan biksu, dan mereka memperkirakan bahwa dia telah menerima sekitar 385 juta baht atau Rp 171 miliar dalam waktu tiga tahun terakhir. Informasi ini dilansir oleh BBC.

Juru bicara kepolisian menyatakan bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Nona Golf, mereka menemukan lebih dari 80.000 foto dan video yang digunakan untuk memeras para biksu. Kasus ini pertama kali terungkap pada pertengahan Juni, ketika pihak kepolisian mengetahui bahwa seorang kepala biksu di Bangkok tiba-tiba meninggalkan kehidupan kebiksuan akibat pemerasan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Menurut keterangan polisi, Nona Golf mulai menjalin hubungan dengan biksu itu pada Mei 2024, dan kemudian mengklaim hamil serta menuntut tunjangan anak sebesar lebih dari tujuh juta baht.

Selanjutnya, pihak berwenang menemukan bahwa biksu-biksu lainnya juga telah mentransfer sejumlah uang kepada Nona Golf, yang oleh polisi disebut sebagai "modus operandi"-nya. Mereka menambahkan bahwa hampir seluruh uang yang diterima telah ditarik dalam bentuk tunai, dan sebagian digunakan untuk judi online.

Skandal di lembaga kebijakan publik

Pada awal bulan ini, ketika penyidik melakukan penggeledahan di rumah Nona Golf, mereka menemukan lebih dari 80.000 foto dan video di ponselnya yang digunakan untuk memeras para biksu, kata polisi. Saat ini, perempuan tersebut menghadapi berbagai tuduhan, termasuk pemerasan, pencucian uang, serta menerima barang hasil kejahatan.

Selain itu, pihak kepolisian telah membuka saluran pengaduan untuk masyarakat yang ingin melaporkan "biksu-biksu yang berperilaku menyimpang". Skandal ini mendorong Dewan Tertinggi Sangha, yang merupakan badan pengatur lembaga Buddha Thailand, untuk membentuk panitia khusus yang bertugas meninjau kembali peraturan monastik yang ada.

Pemerintah juga sedang berupaya untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat, termasuk denda dan penjara, bagi biksu yang melanggar norma kebiksuan. Pada pekan ini, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mencabut perintah kerajaan yang dikeluarkan pada bulan Juni lalu, yang memberikan gelar kehormatan lebih tinggi kepada 81 biksu.

Dia menyatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran yang terungkap baru-baru ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi umat Buddha. Di Thailand, di mana lebih dari 90 persen penduduknya menganut agama Buddha, para biksu memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam masyarakat. Banyak pria Thailand memilih untuk menjalani penahbisan sementara sebagai biksu untuk mengumpulkan karma baik.

Namun, institusi kebiksuan di negara ini telah lama diwarnai oleh berbagai skandal yang merusak citranya. Dengan adanya kasus ini, harapan akan reformasi dalam institusi kebiksuan semakin meningkat, dan masyarakat berharap agar tindakan tegas dapat diambil untuk menjaga kehormatan dan integritas para biksu.

Tantangan yang dihadapi

Wirapol Sukphol, seorang biksu yang terkenal dengan gaya hidup mewah dan hobi berpergian, menjadi sorotan dunia internasional pada tahun 2017 saat dia dituduh melakukan pelanggaran seksual, penipuan, dan pencucian uang. Di sisi lain, pada tahun 2022, sebuah kuil di Provinsi Phetchabun kehilangan semua biksunya setelah keempat biksu tersebut ditangkap dalam operasi penggerebekan narkoba dan dicopot dari jubah kebiksuannya.

Walaupun lembaga Sangha Thailand telah lama menerima kritik terkait disiplin dan akuntabilitas, banyak pihak berpendapat bahwa belum ada perubahan signifikan dalam institusi yang telah berdiri selama berabad-abad ini. Para ahli menjelaskan bahwa salah satu masalah utama adalah struktur hierarki yang sangat kaku. "Itu adalah sistem otoriter yang mirip dengan birokrasi Thailand, di mana biksu senior seperti pejabat tinggi dan biksu junior adalah bawahannya," ungkap pakar agama Suraphot Thaweesak kepada BBC Thai. "Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak pantas, mereka tidak berani bicara karena sangat mudah untuk disingkirkan dari kuil."

Meski demikian, ada beberapa orang yang memandang penyelidikan yang sedang berlangsung, baik oleh kepolisian maupun oleh Dewan Sangha, sebagai langkah penting untuk mendorong reformasi yang sangat diperlukan. "Yang penting adalah mengungkap kebenaran agar publik bisa menghilangkan keraguan mereka apakah Sangha benar-benar tidak bersalah," kata Prakirati Satasut, seorang pakar sosiologi dari Universitas Thammasat di Bangkok. "Itu tergantung apakah Dewan Tertinggi Sangha bersedia memotong sebagian tangan dan kaki demi menyelamatkan tubuh organisasinya."