Nama Donald Trump Muncul dalam Dokumen Skandal Seks Jeffrey Epstein

Nama Trump muncul secara berulang, tidak hanya sekali.

Donald Trump kini menghadapi tantangan baru setelah terungkap bahwa namanya ada dalam dokumen Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) yang berkaitan dengan skandal seks Jeffrey Epstein. Sementara itu, Kongres telah mengundang Ghislaine Maxwell—mantan pasangan dan rekan Epstein—untuk memberikan kesaksian pada 11 Agustus yang akan datang.

Steven Cheung, Direktur Komunikasi Gedung Putih, membantah laporan dari surat kabar Wall Street Journal pada Rabu (23/7), yang menyebutkan bahwa Trump telah diberitahu oleh Jaksa Agung Pam Bondi pada bulan Mei mengenai keterlibatannya dalam berkas Epstein. Menurut informasi dari pejabat senior pemerintahan, The Journal melaporkan bahwa Trump juga diinformasikan bahwa beberapa tokoh terkenal lainnya tercantum dalam dokumen itu, dan kementerian tidak berencana untuk merilis dokumen tambahan terkait penyelidikan ini.

Gedung Putih tampak berusaha meredakan perhatian publik terhadap hubungan antara Trump dan Epstein. Cheung menyatakan dalam pernyataan melalui email, "Faktanya adalah presiden telah mengusir dia dari klubnya karena perilakunya yang menjijikkan. Ini hanyalah kelanjutan dari berita-berita palsu yang diproduksi oleh Demokrat dan media liberal."

Beberapa waktu lalu, Trump mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai USD 10 miliar terhadap The Journal dan pemiliknya, Rupert Murdoch. Gugatan ini berkaitan dengan sebuah artikel yang memuat surat bernada seksual yang diduga mencantumkan nama Trump dan termasuk dalam album yang disusun untuk ulang tahun Epstein pada tahun 2003. Trump membantah telah menulis surat tersebut dan kini telah mengambil langkah hukum terhadap The Journal.

Akibat laporan ini, Gedung Putih melarang reporter dari The Journal untuk ikut dalam penerbangan Air Force One menuju Skotlandia dalam kunjungan mendatang. Epstein sendiri adalah seorang pengelola dana serta pelaku kejahatan seksual yang dikenal karena jaringan sosialnya yang luas, termasuk hubungan dengan banyak tokoh ternama di bidang politik, bisnis, dan hiburan. Dia menjadi sosok yang penuh kontroversi karena keterlibatannya dalam perdagangan seks dan pelecehan terhadap anak perempuan di bawah umur. Epstein ditemukan tewas di sel tahanan federal di Manhattan pada 10 Agustus 2019, lebih dari sebulan setelah penangkapannya.

Jaksa Agung AS mengeluarkan pernyataan resmi

Kementerian Kehakiman AS baru-baru ini menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Epstein. Keputusan ini memicu kemarahan di kalangan pendukung Trump, yang sudah lama meyakini bahwa hal ini merupakan upaya untuk menutupi kejahatan Epstein serta koneksi-koneksi tingkat tinggi yang dimilikinya. Dalam konteks ini, muncul kembali spekulasi mengenai hubungan persahabatan selama 15 tahun antara Trump dan Epstein. Pada bulan Juni, Elon Musk, yang dulunya dekat dengan Trump namun kini menjadi lawan, menyatakan melalui platform media sosial X bahwa nama Trump tercantum dalam dokumen Epstein.

Sebuah laporan dari The Journal pada hari Rabu mengungkapkan, "Ketika pejabat Kementerian Kehakiman (AS) meninjau apa yang disebut Jaksa Agung Bondi sebagai 'segepok dokumen' terkait Jeffrey Epstein pada awal tahun ini, mereka menemukan bahwa nama Donald Trump muncul beberapa kali." Meski demikian, Bondi dan wakilnya, Todd Blanche, menegaskan, "Tidak ada satu pun dalam dokumen tersebut yang layak untuk diselidiki atau dituntut lebih lanjut dan kami telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuka transkrip dewan juri yang mendasarinya. Sebagai bagian dari pengarahan rutin, kami memberitahukan temuan ini kepada presiden."

Pengungkapan bahwa nama Trump ada dalam dokumen Epstein terjadi tidak lama setelah seorang hakim federal di Florida selatan menolak permintaan Kementerian Kehakiman AS untuk membuka transkrip dewan juri terkait kasus tersebut. Saat ini, Kementerian Kehakiman AS masih menunggu keputusan dari pengadilan federal Manhattan mengenai permohonan untuk membuka transkrip dakwaan terhadap Epstein dan Maxwell, yang merujuk pada dakwaan tahun 2019 terhadap Epstein serta dakwaan tahun 2020-2021 terhadap Maxwell.

Tingkat tekanan semakin tinggi

Pada tahun 2008, Jeffrey Epstein terhindar dari tuntutan perdagangan seks anak di pengadilan federal setelah mencapai kesepakatan dengan pihak jaksa di Florida. Melalui perjanjian ini, ia hanya dikenakan dua dakwaan ringan di tingkat negara bagian. Meskipun telah terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual, Epstein tetap menjalani kehidupan yang mewah hingga akhirnya ditangkap kembali pada tahun 2019 dengan tuduhan perdagangan seks anak di bawah umur oleh otoritas federal. Dalam kasus ini, Ghislaine Maxwell dituduh berperan dalam membantu Epstein dalam melecehkan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Maxwell kemudian dinyatakan bersalah dalam persidangan dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun.

Kementerian Kehakiman AS baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka telah meminta pengacara Maxwell untuk memfasilitasi pertemuan antara kliennya dan pihak jaksa. Blanche, pengacara Maxwell, menyampaikan pada hari Selasa bahwa mereka berharap dapat bertemu langsung dengan Maxwell dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, tekanan politik terhadap kasus ini semakin meningkat. Partai Demokrat, bersama dengan sekitar selusin anggota Partai Republik di DPR, mendesak agar penyelidikan terhadap kasus Epstein dan Maxwell dilanjutkan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, pada hari Rabu, Komite Pengawasan DPR, yang merupakan salah satu komite paling berpengaruh di Kongres, secara resmi memanggil Maxwell untuk memberikan kesaksian dari balik jeruji besi, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Federal di Tallahassee, Florida, tempat ia menjalani hukumannya saat ini.

Dalam surat pengantar pemanggilan tersebut, Ketua Komite James Comer menekankan pentingnya kesaksian dari Maxwell. Dia menyatakan bahwa di tengah upaya Kementerian Kehakiman AS untuk mengungkap dan memberikan informasi tambahan terkait kasus ini, Kongres juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penegakan hukum federal dalam kasus perdagangan seks.