Israel Tuding Macron Picu Perang Salib karena Menyerukan Eropa untuk Mengakui Negara Palestina

Belakangan ini, Macron semakin terbuka dalam menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina.

Pada hari Jumat, 30 Mei 2025, Israel mengklaim bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan tindakan "perang salib terhadap negara Yahudi." Tuduhan ini muncul setelah Macron menyerukan agar negara-negara Eropa mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel jika kondisi kemanusiaan di Gaza tidak menunjukkan perbaikan.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, "Tidak ada blokade kemanusiaan. Itu adalah kebohongan yang terang-terangan," seperti yang dilaporkan oleh Le Monde. Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa alih-alih menekan kelompok teroris jihadis, Macron justru ingin memberikan hadiah kepada mereka berupa Negara Palestina. Mereka merujuk pada tanggal serangan Hamas terhadap Israel pada tahun 2023 yang memicu konflik yang sedang berlangsung di Gaza, dengan menyebutkan, "Tak diragukan lagi, hari kemerdekaannya akan jatuh pada 7 Oktober."

Minggu lalu, Israel telah melonggarkan blokade yang telah berlangsung lebih dari dua bulan terhadap pasokan bantuan yang masuk ke Gaza. Meskipun truk-truk bantuan kemanusiaan mulai berdatangan, Gaza masih mengalami kekurangan parah akan pangan dan obat-obatan. Tom Fletcher, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, menyatakan bahwa keputusan otoritas Israel untuk melanjutkan pengiriman bantuan adalah perkembangan yang positif.

"Namun, itu hanyalah setetes air di lautan dari apa yang sangat dibutuhkan. Lebih banyak bantuan harus diizinkan masuk ke Gaza," kata Fletcher.

Di sisi lain, praktik baru distribusi bantuan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF) mendapatkan banyak penolakan, karena dianggap tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina harus diperhatikan

Belakangan ini, Macron semakin terbuka dalam menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina. Pada hari Jumat, ia menekankan bahwa negara-negara Eropa perlu memperkuat posisi bersama mereka terhadap Israel, terutama jika Israel tidak memberikan respons yang memadai terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, termasuk mempertimbangkan pemberlakuan sanksi.

"Jika kita meninggalkan Gaza, jika kita menganggap Israel bebas bertindak tanpa konsekuensi, meskipun kita mengecam serangan teroris, maka kita akan menghancurkan kredibilitas kita," ungkap Macron dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura. Ia juga menambahkan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina, dengan beberapa syarat, bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik, dan sinyal dari Prancis semakin mengarah pada langkah tersebut.

Prancis, bersama Arab Saudi, akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Markas Besar PBB di New York bulan depan, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali gagasan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Gagasan ini ditentang oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, "Hamas, di pihaknya, sudah memuji pernyataan Macron. Hamas tahu alasannya." Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, juga menyatakan melalui platform X pada hari yang sama bahwa Prancis mendukung pembentukan Negara Palestina yang tidak dipersenjatai dalam kerangka "arsitektur keamanan regional yang mengikutsertakan Israel." "Ini adalah demi kepentingan Israel dan keamanannya. Satu-satunya alternatif dari kondisi perang permanen," tambahnya.