Israel Bongkar Kantor Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

Tindakan ini merupakan bagian dari langkah keras terbaru Israel terhadap lembaga yang selama ini bertugas memberikan bantuan kemanusiaan.

Pada hari Selasa, 20 Januari 2026, otoritas Israel mulai membongkar kantor pusat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang terletak di Yerusalem.

Tindakan ini merupakan bagian dari langkah keras terbaru Israel terhadap lembaga yang selama ini bertugas memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Palestina di kawasan tersebut.

Israel telah lama menuduh UNRWA berkolaborasi dengan Hamas, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh badan PBB tersebut. Tahun lalu, Israel bahkan melarang UNRWA untuk beroperasi di daerah yang mereka kuasai.

Namun, pembongkaran yang terjadi pada hari Selasa ini merupakan langkah paling ekstrem dan mencolok yang diambil Israel terhadap UNRWA hingga saat ini.

Roland Friedrich, Direktur UNRWA untuk Tepi Barat, menyatakan bahwa mereka menerima informasi mengenai kedatangan kru pembongkaran dan polisi Israel di kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur sejak pagi hari.

Ia menjelaskan bahwa staf UNRWA sudah hampir satu tahun tidak dapat beroperasi di lokasi tersebut karena alasan keamanan dan meningkatnya hasutan.

Meskipun begitu, pasukan Israel tetap menyita berbagai perangkat dan mengusir petugas keamanan swasta yang sebelumnya ditugaskan untuk menjaga fasilitas tersebut.

"Apa yang kami saksikan hari ini merupakan puncak dari dua tahun hasutan dan berbagai tindakan terhadap UNRWA di Yerusalem Timur," ungkap Friedrich, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan Israel ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang menjamin perlindungan bagi fasilitas-fasilitas PBB.

Tugas UNRWA

UNRWA bertugas untuk memberikan bantuan dan layanan kepada sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina yang berada di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, serta Yerusalem Timur.

Selain itu, badan ini juga melayani sekitar 3 juta pengungsi lainnya yang tinggal di Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dalam menjalankan mandatnya, UNRWA telah mengelola infrastruktur di kamp-kamp pengungsi, mendirikan sekolah, dan menyediakan layanan kesehatan.

Namun, sejak tahun lalu, operasionalnya terhambat setelah parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang yang memutus hubungan dengan UNRWA dan melarang keberadaannya di wilayah yang dianggap sebagai bagian dari negara Israel, termasuk Yerusalem Timur.

UNRWA mengungkapkan bahwa penutupan kantornya dapat mengancam kelangsungan operasional pusat pelatihan kejuruan di Qalandia dan fasilitas kesehatan di Shua'fat, yang hingga saat ini masih aktif memberikan layanan pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, bendera Israel terlihat berkibar di atas gedung yang berlokasi di lingkungan Sheikh Jarrah, di mana sejumlah politikus Israel hadir untuk merayakan momen tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, bahkan menyebut peristiwa ini sebagai "hari bersejarah".

UNRWA Disebut Dukung Palestina

Pembongkaran ini menjadi puncak dari kritik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terhadap UNRWA oleh Israel dan para pemimpinnya.

Israel menilai bahwa badan tersebut cenderung mendukung Palestina dan memiliki hubungan dengan individu yang terlibat dalam kelompok militan seperti Hamas.

Sejak perang antara Israel dan Hamas dimulai lebih dari dua tahun lalu, Israel semakin memperkuat tuduhannya, termasuk klaim bahwa UNRWA telah disusupi oleh Hamas dan fasilitas yang dimilikinya digunakan oleh kelompok tersebut untuk menyita bantuan.

Meskipun Israel mengajukan tuduhan tersebut, mereka hanya memberikan sedikit bukti, sementara PBB membantah semua klaim tersebut.

Pada bulan Oktober lalu, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Israel harus memberikan izin kepada UNRWA untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Sejak undang-undang yang melarang UNRWA disahkan tahun lalu, berbagai fasilitas yang dikelola oleh badan tersebut—seperti sekolah, pusat kesehatan, dan kantor pusat—telah berulang kali ditutup, digerebek, atau dibiarkan tanpa perlindungan.

Israel berargumen bahwa UNRWA terus mempertahankan status pengungsi bagi warga Palestina.

Di sisi lain, para pendukung UNRWA berpendapat bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel bertujuan untuk menghilangkan isu pengungsi Palestina, yang merupakan salah satu masalah paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina.

"Ini terjadi setelah langkah-langkah lain yang diambil otoritas Israel untuk menghapus identitas pengungsi Palestina," ungkap Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, melalui platform media sosial X.

Ia juga menekankan bahwa peristiwa ini harus dianggap sebagai peringatan serius, karena apa yang terjadi pada UNRWA saat ini bisa saja menimpa organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya di masa depan, baik di Wilayah Pendudukan Palestina maupun di tempat lain di dunia.

AS Hentikan Bantuan UNRWA

Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menghentikan dukungan dana bagi UNRWA pada tahun 2018.

Namun, pada tahun 2021, Presiden Joe Biden memutuskan untuk memulihkan kembali pendanaan tersebut, meskipun pada tahun 2024, dukungan itu kembali ditangguhkan.

Langkah Israel untuk melarang UNRWA sejalan dengan kebijakan yang lebih luas untuk mencabut izin organisasi bantuan yang beroperasi di wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Israel telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan organisasi non-pemerintah untuk tidak mempekerjakan staf yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap "mendelegitimasi Israel" atau mendukung boikot, serta mewajibkan mereka untuk menyerahkan daftar nama staf sebagai syarat untuk tetap beroperasi.

Israel juga telah memberi tahu banyak organisasi, termasuk Doctors Without Borders dan CARE, bahwa izin operasional mereka akan berakhir pada akhir tahun 2025.

Organisasi-organisasi ini menganggap aturan yang ditetapkan oleh Israel bersifat sewenang-wenang dan memperingatkan bahwa kebijakan baru ini akan berdampak negatif bagi warga sipil yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan internasional dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut.

Ketidakpastian mengenai izin operasional bagi organisasi bantuan dapat memperburuk situasi yang sudah sulit bagi penduduk yang terjebak dalam konflik.