Hasil Survei Ini Yakin Trump Bakal Serang Iran Lewat Jalur Darat
Survei Reuters/Ipsos tunjukkan 59% warga AS tolak aksi militer ke Iran. Mayoritas responden meyakini Trump akan kirim pasukan darat.
Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh Reuters bersama Ipsos pada Kamis (19/3/2026) mengungkap pesimisme publik Amerika Serikat terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah.
Survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 65 persen responden meyakini Presiden Donald Trump akan menginstruksikan pengiriman pasukan darat dalam operasi militer berskala besar ke wilayah Iran.
Meski demikian, tingkat persetujuan terhadap langkah tersebut sangat rendah. Data menunjukkan hanya 7 persen responden yang setuju dengan pengerahan pasukan dalam jumlah besar.
Secara umum, penolakan terhadap aksi militer mencapai 59 persen, berbanding terbalik dengan 37 persen responden yang menyatakan dukungan.
Polarisasi Sikap Politik
Dukungan terhadap operasi militer menunjukkan keterbelahan tajam berdasarkan afiliasi politik. Kelompok responden dari Partai Republik tercatat memberikan dukungan tertinggi sebesar 77 persen.
Hal ini kontras dengan kelompok independen yang hanya mencapai 28 persen, serta pendukung Partai Demokrat yang berada di angka terendah, yakni 6 persen.
Mengenai teknis pengerahan militer, sebanyak 55 persen responden menolak segala bentuk pengiriman personel, baik dalam skala kecil maupun besar.
Hanya sepertiga responden yang menyatakan bersedia mentoleransi pengiriman pasukan khusus dalam jumlah yang sangat terbatas.
Survei ini melibatkan 1.545 orang dewasa di AS dengan margin of error sekitar 3 persen.
Eskalasi Konflik dan Reaksi Internasional
Ketegangan ini bermula sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke berbagai titik di Iran, termasuk Teheran, pada 28 Februari lalu.
Operasi yang awalnya diklaim sebagai pencegahan program nuklir tersebut kini dinilai sebagai upaya perubahan rezim, terlebih setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada hari pertama serangan.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin melayangkan protes keras dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak AS dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di tengah masa berkabung nasional 40 hari yang ditetapkan pemerintah Iran.