Brasil Mencekam! 132 Orang Tewas Buntut Perang Aparat dan Geng Narkoba di Rio de Janeiro

Masyarakat setempat merasa heran mengapa kerabat mereka dibunuh tanpa melalui proses pengadilan yang seharusnya.

Penggerebekan besar yang dilakukan oleh pasukan gabungan polisi dan militer terhadap geng narkoba di kawasan kumuh Rio de Janeiro, Brasil, mengakibatkan sedikitnya 132 orang tewas dan memicu aksi protes terkait penggunaan kekuatan berlebihan pada Rabu (29/10).

Aksi ini juga menimbulkan tuntutan agar gubernur Rio de Janeiro mengundurkan diri. Menurut Associated Press, penggerebekan berlangsung pada Selasa (28/10), di mana sekitar 2.500 anggota polisi dan tentara menyerbu wilayah favela Penha dan Complexo do Alemao untuk menindak jaringan kejahatan terorganisir.

Favela merujuk pada permukiman padat penduduk yang miskin dan sering kali tidak terencana di kota-kota besar Brasil, termasuk Rio de Janeiro. Dalam operasi tersebut, terjadi baku tembak yang sengit antara pasukan keamanan dan anggota geng.

Polisi melaporkan bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 132 orang, termasuk empat polisi, dari laporan awal yang menyebutkan 60 orang tewas. Selain itu, setidaknya 113 orang ditangkap, dan 90 senapan serta lebih dari satu ton narkoba berhasil disita.

Felipe Curi, sekretaris kepolisian Negara Bagian Rio de Janeiro, dalam konferensi pers menyatakan bahwa jenazah tambahan ditemukan di area berhutan.

Ia menjelaskan bahwa para tersangka mengenakan pakaian kamuflase saat terlibat baku tembak dengan pasukan keamanan. Curi juga mengungkapkan bahwa warga setempat mengambil pakaian dan perlengkapan dari jenazah para tersangka, yang akan diselidiki sebagai dugaan penghilangan barang bukti.

"Orang-orang ini berada di dalam hutan, mengenakan pakaian kamuflase, rompi, dan bersenjata. Sekarang banyak dari mereka ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam atau celana pendek, tanpa perlengkapan, seolah-olah mereka melewati portal dan berganti pakaian," ujar Curi.

Pada Rabu pagi (29/10), suasana di Penha semakin memanas. Keluarga dan warga setempat menempatkan puluhan jenazah di jalan sebagai bentuk protes terhadap besarnya operasi tersebut.

Tak lama setelah itu, jenazah-jenazah tersebut dikumpulkan dengan truk dan dipamerkan di alun-alun utama, di mana warga mengelilinginya sambil meneriakkan 'pembantaian' dan 'keadilan' sebelum tim forensik tiba untuk mengambilnya.

"Mereka bisa dibawa ke penjara, kenapa harus dibunuh seperti ini? Banyak dari mereka tadinya masih hidup dan sempat meminta tolong," ungkap Elisangela Silva Santos, seorang warga berusia 50 tahun dari Penha.

Beberapa jam kemudian, puluhan warga dari berbagai favela melakukan aksi protes di depan kantor pemerintah negara bagian. Mereka meneriakkan "pembunuh!" dan melambaikan bendera Brasil yang dicat merah sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan penggerebekan.

"Ini pembantaian," kata Barbara Barbosa, seorang pekerja rumah tangga dari kompleks favela Penha, yang merupakan salah satu dari dua komunitas besar yang menjadi sasaran operasi gabungan.

Barbara juga menyatakan bahwa putranya tewas dalam operasi sebelumnya di Penha. "Apakah kami dijatuhi hukuman mati? Hentikan pembunuhan terhadap kami," seru aktivis Rute Sales, 56 tahun.

Banyak warga dari Penha yang tinggal di zona utara Rio yang miskin datang ke Istana Guanabara dengan sepeda motor untuk memprotes kekerasan ini.

Kami menunggu penjelasan dari Gubernur Rio de Janeiro

Pada hari Selasa, polisi dan tentara melakukan penggerebekan yang melibatkan helikopter, kendaraan lapis baja, dan juga operasi di darat, dengan target geng Red Command.

Mereka menghadapi tembakan balasan serta serangan dari anggota geng, yang menyebabkan kekacauan di seluruh wilayah Rio de Janeiro. Akibat operasi tersebut, sekolah-sekolah di area yang terdampak terpaksa ditutup, universitas lokal membatalkan kelas, dan jalan-jalan di blokade dengan bus yang digunakan sebagai penghalang.

Keesokan harinya, banyak toko di daerah Penha tetap tutup. Aktivis lokal, Raull Santiago, mengungkapkan bahwa ia dan timnya menemukan sekitar 15 jenazah sebelum fajar.

"Kami melihat orang-orang yang dieksekusi: ditembak di punggung, di kepala, luka tusuk, orang-orang terikat. Tingkat kekejaman ini, kebencian yang menyebar tidak ada cara lain untuk menyebutnya selain pembantaian," ujar Santiago.

Sementara itu, tanggapan dari lembaga hukum dan pemerintah mulai bermunculan. Hakim Mahkamah Agung, Alexandre de Moraes, memerintahkan Gubernur Negara Bagian Rio de Janeiro, Claudio Castro, untuk memberikan informasi terkait operasi gabungan tersebut dan menjadwalkan pertemuan dengan gubernur serta kepala kepolisian militer dan sipil pada hari Senin yang akan datang.

Komisi Hak Asasi Manusia Senat juga menyatakan akan meminta klarifikasi dari pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro. Jaksa negara bagian meminta Castro untuk menyerahkan informasi rinci mengenai operasi dan membuktikan bahwa tidak ada cara lain yang lebih aman untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, kantor kejaksaan federal meminta Institut Kedokteran Forensik untuk memastikan bahwa laporan autopsi mencakup deskripsi lengkap serta dokumentasi foto dan radiografi dari semua luka yang ditemukan pada jenazah.

Pada hari yang sama dengan operasi, Castro menyebut bahwa Rio de Janeiro sedang berperang melawan "narko-terorisme", istilah yang mengingatkan pada kampanye pemerintahan Donald Trump terhadap penyelundupan narkoba di Amerika Latin.

Pada hari Rabu, ia menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil, kecuali untuk kematian empat petugas polisi. Pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro mengklaim bahwa para tersangka yang tewas telah melawan petugas.

Selama bertahun-tahun, Rio de Janeiro telah menjadi lokasi penggerebekan mematikan oleh polisi. Pada Maret 2005, sekitar 29 orang tewas di wilayah Baixada Fluminense, sedangkan pada Mei 2021, sebanyak 28 orang tewas di favela Jacarezinho. Namun, skala dan jumlah korban dalam operasi hari Selasa ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Organisasi non-pemerintah dan badan hak asasi manusia PBB segera menyuarakan keprihatinan atas tingginya jumlah korban jiwa dan mendesak agar dilakukan penyelidikan.

"Kami sepenuhnya memahami tantangan dalam menghadapi kelompok yang kejam dan terorganisir seperti Red Command," kata juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Marta Hurtado.

"Namun Brasil harus mengakhiri siklus kebrutalan ekstrem ini dan memastikan bahwa operasi penegakan hukum mematuhi standar internasional mengenai penggunaan kekuatan." OHCHR juga menyerukan reformasi menyeluruh terhadap kepolisian.

Beda Pandangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara Bagian

Pada malam Rabu, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan melalui platform X bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Kehakiman dan Direktur Jenderal Kepolisian Federal untuk bertemu dengan Gubernur Castro. Lula menegaskan bahwa Brasil tidak dapat membiarkan kejahatan terorganisir terus merusak keluarga, menindas masyarakat, serta menyebarkan narkoba dan kekerasan di kota-kota.

Menurut pihak pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro, operasi ini bertujuan untuk menangkap para pemimpin geng dan membatasi perluasan wilayah Red Command, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas kendalinya atas favela-favela.

Selama baku tembak, diduga anggota geng menargetkan polisi dengan menggunakan setidaknya satu drone. Pemerintah negara bagian juga membagikan video di X yang menunjukkan sebuah drone melepaskan proyektil dari udara.

Gubernur Castro, yang berasal dari Partai Liberal yang konservatif, menyatakan pada hari Selasa bahwa Rio de Janeiro "berperang sendirian." Ia menekankan perlunya dukungan lebih dari pemerintah federal untuk memerangi kejahatan, yang merupakan sindiran terhadap pemerintahan Presiden Lula yang berhaluan kiri.

Namun, pernyataan ini dibantah oleh Kementerian Kehakiman Brasil, yang menyatakan bahwa mereka telah merespons permintaan pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro untuk mengerahkan pasukan nasional dan memperpanjang masa tugas mereka sebanyak sebelas kali.

Gleisi Hoffmann, perwakilan pemerintahan Lula untuk urusan parlemen, sepakat bahwa diperlukan tindakan yang lebih terkoordinasi. Ia juga menunjukkan tindakan penegakan hukum terhadap pencucian uang baru-baru ini sebagai contoh upaya pemerintah federal dalam memerangi kejahatan terorganisir.

Menteri Kehakiman Ricardo Lewandowski menilai bahwa operasi tersebut sangat berdarah dan penuh kekerasan. "Kita harus merenungkan apakah tindakan seperti ini sesuai dengan prinsip Negara Hukum Demokratis yang mengatur kita semua," ungkapnya kepada wartawan pada hari Rabu.

Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran geng kriminal telah meningkat di seluruh Brasil, termasuk di wilayah hutan hujan Amazon. Roberto Uchoa dari lembaga kajian Forum Keamanan Publik Brasil mengatakan bahwa geng-geng tersebut semakin kuat meskipun ada operasi semacam ini, menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak efektif.

"Membunuh lebih dari 100 orang seperti ini tidak akan membantu mengurangi ekspansi Red Command. Mereka yang tewas akan segera digantikan," tegas Uchoa.