Tindak Lanjut Aspirasi Nelayan Banten: Normalisasi Muara Cibanten Rp236 Miliar Dimulai 2026

Gubernur Banten Andra Soni menindaklanjuti serius aspirasi nelayan Banten terkait pendangkalan muara dan akses BBM subsidi. Normalisasi Muara Cibanten senilai Rp236 miliar akan dimulai 2026.

Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmennya dalam merespons berbagai keluhan yang dihadapi oleh para nelayan di wilayahnya. Gubernur Banten Andra Soni secara langsung berdialog dengan perwakilan nelayan di Serang pada Selasa (24/9). Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan krusial yang selama ini menghambat aktivitas mereka.

Dua isu utama yang menjadi sorotan dalam aspirasi nelayan Banten adalah masalah pendangkalan muara di sejumlah tempat pendaratan ikan serta kesulitan akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan diskusi ini berhenti tanpa tindak lanjut konkret. Ia berjanji untuk mengawal penyelesaian masalah tersebut hingga tuntas.

Sebagai langkah awal, koordinasi telah dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) terkait normalisasi muara. Rencananya, proyek pengerukan besar-besaran di Muara Cibanten atau Pelabuhan Karangantu akan dimulai pada tahun 2026. Anggaran fantastis senilai Rp236 miliar telah disiapkan untuk mengatasi sedimentasi yang mengganggu jalur pelayaran nelayan.

Komitmen Pemerintah Tangani Pendangkalan Muara

Gubernur Andra Soni menjelaskan bahwa masalah pendangkalan muara terjadi di hampir semua tempat pendaratan ikan di Provinsi Banten. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Komitmen ini menjadi bagian penting dari upaya menindaklanjuti aspirasi nelayan Banten.

Salah satu lokasi prioritas yang akan dinormalisasi adalah Muara Cibanten atau Pelabuhan Karangantu. Selain itu, wilayah Tangerang juga akan mendapatkan perhatian serupa melalui balai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah ini diharapkan dapat memulihkan fungsi muara sebagai akses vital bagi aktivitas melaut para nelayan.

Kepala BBWS C3, Dedi Yudha Lesmana, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyiapkan program normalisasi Sungai Cibanten hingga Karangantu. Proyek ini akan mencakup sepanjang 2,9 kilometer untuk mengatasi sedimentasi parah yang terjadi. Dedi Yudha Lesmana menyatakan, "InsyaAllah di 2026 kami akan melaksanakan pekerjaan normalisasi. Anggaran kami Rp236 miliar, masih kurang, tapi kami berusaha dengan dukungan pemerintah provinsi dan Pak Gubernur agar ada tambahan dari pusat."

Meskipun anggaran yang ada masih dirasa kurang, BBWS C3 berharap proses tender dapat dipercepat. Idealnya, proses lelang dini bisa dilakukan sehingga pada Januari 2026, kontrak sudah terkoneksi dan pekerjaan dapat segera dimulai. Percepatan ini krusial untuk segera menjawab kebutuhan mendesak para nelayan.

Solusi Akses BBM Subsidi dan Kesejahteraan Nelayan

Selain masalah pendangkalan, para nelayan juga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok operasional mereka. Isu lain yang diangkat adalah perlunya peningkatan kesejahteraan nelayan, termasuk jaminan sosial melalui kepesertaan dalam BPJS. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi nelayan Banten ini secara komprehensif.

Andra Soni menegaskan bahwa ujung dari semua upaya ini adalah peningkatan kesejahteraan nelayan. Ini mencakup tidak hanya penanganan masalah teknis seperti pendangkalan, tetapi juga pengelolaan pelabuhan perikanan yang lebih efektif. Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan mata pencarian nelayan.

Komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan adalah untuk sering berdiskusi, memberikan saran, dan masukan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani dengan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi komunitas nelayan.

Respons Positif dari Himpunan Nelayan Banten

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, menyambut baik respons cepat pemerintah daerah. Ia menilai forum dialog ini membuktikan komitmen Gubernur Andra Soni dalam merespons keluhan nelayan. "Alhamdulillah hasil pertemuan pertama, Pak Gubernur menepati janjinya dengan langkah cepat. Semua sudah tersampaikan dan terjawab," kata Neneng.

Neneng berharap langkah lanjutan yang disiapkan pemerintah benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan nelayan. Ia memimpikan masa depan di mana nelayan akan lebih sejahtera, produktif, dengan penghasilan tangkap yang berlimpah. Selain itu, ia juga berharap adanya aturan yang dimudahkan dan area penangkapan yang bisa diperluas melalui kebijakan yang mendukung.

Dengan adanya dukungan dan kebijakan yang pro-nelayan, Neneng yakin komunitas nelayan tidak akan punah. Sebaliknya, mereka akan terus mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana harapan Presiden Prabowo. Ini menunjukkan optimisme dari pihak nelayan terhadap upaya pemerintah dalam menangani aspirasi nelayan Banten.

Sumber: AntaraNews