Gubernur Banten Andra Soni Pimpin Koordinasi Lintas Instansi Percepat Penanganan Banjir Tangerang Raya

Gubernur Banten Andra Soni akan segera menginisiasi rapat koordinasi lintas instansi dan lembaga. Pertemuan ini bertujuan membahas pengkajian mendalam dalam upaya mengatasi permasalahan bencana banjir di wilayah Tangerang Raya. Langkah cepat ini diambil menyusul tinjauan langsung Gubernur terhadap dampak banjir di Kabupaten Tangerang.

Rapat koordinasi penting tersebut direncanakan berlangsung pada Senin, 26 Januari. Agenda utamanya adalah membahas hasil temuan di lapangan setelah peninjauan area terdampak bencana. Koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi untuk penanganan bencana banjir yang lebih efektif dan terpadu.

Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah provinsi untuk memastikan dampak yang diderita masyarakat dapat segera teratasi. Fokus utama adalah mencari solusi komprehensif, termasuk normalisasi sungai dan evaluasi perizinan pembangunan di bantaran sungai.

Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya koordinasi erat antara berbagai instansi dan lembaga terkait. Tujuannya adalah mempercepat penanganan bencana banjir yang kerap melanda Tangerang Raya. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir dampak buruk yang dirasakan oleh warga terdampak.

Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah normalisasi sungai. Kewenangan pengelolaan sungai ini masuk ke dua wilayah, yaitu Kabupaten dan Kota Tangerang, sehingga memerlukan keterlibatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Keterlibatan BBWS sangat vital mengingat cakupan wilayah dan kompleksitas penanganan.

Pertemuan ini juga akan melibatkan pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Walikota se-Tangerang Raya. Selain itu, kementerian terkait di tingkat pusat juga akan diundang untuk berpartisipasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian biaya atau _cost sharing_ dalam penanganan masalah banjir secara menyeluruh.

Usulan dari Bupati Tangerang mengenai _cost sharing_ menjadi agenda penting dalam rapat koordinasi. Skema ini mengusulkan adanya pembagian biaya antara Pemerintah Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah untuk mendanai penanganan permasalahan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini penting karena aliran sungai saling terhubung dan tidak dapat ditangani secara parsial. Solusi ini diharapkan benar-benar mengarahkan air ke jalur yang semestinya, bukan hanya memindahkan masalah.

Selain normalisasi, upaya penertiban bangunan ilegal di bantaran sungai juga menjadi prioritas. Bangunan-bangunan yang tidak semestinya ada di area tersebut seringkali memperparah kondisi banjir. Penertiban ini merupakan bagian integral dari solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana.

Permasalahan banjir yang terjadi di Tangerang Raya, yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, diakui Gubernur Andra Soni terjadi akibat adanya pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten bakal kembali melakukan evaluasi bersama terkait perizinan. Peninjauan ulang perizinan menjadi langkah krusial dalam mitigasi bencana.

Dalam rapat koordinasi hari Senin, pihak Kantor Wilayah Pertanahan di Tangerang Raya akan dilibatkan. Keterlibatan mereka penting untuk mendiskusikan dan meninjau ulang perizinan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak lagi menjadi pemicu atau memperparah kondisi banjir di masa mendatang.

Evaluasi perizinan ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mencegah pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meminimalisir risiko banjir bagi masyarakat Tangerang Raya.

Sumber: AntaraNews