Ternyata, Ini Penyebab Macet Total di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Kemacetan ini juga dipicu oleh aksi protes dari para sopir truk di sekitar lokasi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan mengenai kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut informasi yang diterima, kemacetan ini disebabkan oleh inspeksi yang dilakukan Kemenhub di dermaga LCM, yang mengakibatkan 15 kapal tidak dapat beroperasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammar Masyhud, menjelaskan bahwa kemacetan ini juga dipicu oleh aksi protes dari para sopir truk di sekitar lokasi. Protes tersebut muncul karena adanya inspeksi terhadap kapal-kapal yang mengakibatkan beberapa di antaranya dinyatakan tidak layak untuk berlayar.

"Inspeksi tersebut merupakan langkah penting yang dilakukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya," ungkap Masyhud dalam keterangan yang dikutip pada Kamis (17/6).

Menurut laporan awal, dari 54 kapal yang diperiksa, 15 kapal tidak memenuhi syarat untuk berlayar, sementara 39 kapal lainnya dinyatakan laik laut. Hingga Rabu sore, 16 Juli 2025, enam kapal tambahan juga dinyatakan layak beroperasi.

"Jumlah kapal yang terbatas tersebut menyebabkan terjadinya antrean panjang yang berujung pada aksi protes oleh para supir truk. Kondisi antrean sejak sore ini (Rabu, 16 Juli 2025) sudah berangsur normal dan tidak ada pemblokiran akses," jelasnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkoordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin kelancaran arus kendaraan dan pelayanan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Masyhud menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan kelancaran arus logistik selalu menjadi prioritas utama Ditjen Perhubungan Laut.

"Kami akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terkini apabila terdapat perkembangan lebih lanjut," tegasnya.

Pengemudi Truk Tutup Akses Pintu Masuk

Beberapa waktu yang lalu, sopir truk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi melakukan aksi protes terkait berkurangnya jumlah kapal yang beroperasi. Aksi tersebut disebabkan oleh inspeksi kapal di dermaga LCM, yang mengakibatkan sopir memblokir akses pelabuhan dan menciptakan antrean kendaraan yang panjang, berlangsung dari Selasa (15/7) hingga Rabu (16/7).

Hingga saat ini, kemacetan masih terjadi, dan antrean kendaraan terpantau mencapai 7 kilometer hingga ke destinasi wisata Grand Watudodol.

"Macet sampai GWD," ungkap Aris, seorang pengurus truk, pada Rabu (16/7). Menurutnya, kemacetan yang parah terjadi di sekitar Kantor Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Wangi Pelabuhan Tanjung Wangi, di mana kendaraan dari dua arah terjebak dan tidak bisa bergerak.

Penyebab utama kemacetan adalah kendaraan yang datang dari Situbondo ke arah Pelabuhan Ketapang menggunakan dua jalur jalan, sehingga kendaraan dari arah berlawanan tidak dapat melintas. "Menumpuk, adu banteng di sana," tambahnya.

Setelah beberapa waktu, Aris kembali ke lokasi yang sama dan menemukan bahwa situasi belum berubah, dengan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang masih mendominasi kedua jalur jalan.

Pihak kepolisian dan instansi terkait telah berusaha mengatur lalu lintas di area tersebut. Namun, sikap tidak sabar dari para pengguna jalan menyebabkan kekacauan yang sulit dihindari. Meskipun upaya telah dilakukan, kondisi lalu lintas tetap tidak terkendali.

Truk Minta Tambahan Kapal

Sementara itu, Kompol Elang Prasetyo selaku Kasatlantas Polresta Banyuwangi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengaturan di beberapa lokasi. Ia menjelaskan, "(Kemacetan) imbas pemblokiran supir truk menginginkan penambahan jumlah armada kapal," ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kemacetan yang terjadi berkaitan langsung dengan tuntutan dari para supir truk mengenai armada kapal yang tersedia.

Ketika dihubungi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah armada kapal yang beroperasi disebabkan oleh adanya inspeksi. Inspeksi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, dengan tujuan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Tujuannya untuk keselamatan pengguna jasa. Pemerintah peduli dengan peristiwa yang kemarin terjadi," ungkap Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana.