LIVE

Terapkan ISO 37001:2016, Tata Kelola Pertamina Dinilai Sangat Baik

Penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih.

tata kelola bumn
Terapkan ISO 37001:2016, Tata Kelola Pertamina Dinilai Sangat Baik
Terapkan ISO 37001:2016, Tata Kelola Pertamina Dinilai Sangat Baik (merdeka.com)

Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas yang didukung dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai, penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih.

"Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik. Apalagi mereka juga menerapkan SMAP. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, bisa dengan mudah dan cepat diketahui jika terjadi penyelewengan," kata Sofyano, dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (16/7).

Apalagi, ujarnya lagi, banyak sistem lain yang dibuat seperti digitalisasi di dalam lini bisnis Pertamina, sehingga diharapkan operasional perusahaan berjalan efisien dan diharapkan juga bisa menghindarkan berbagai praktik koruptif.

"Hanya saja, Pertamina juga perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut," ujar dia, melalui sambungan telepon.

Menurut Sofyano, selain mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem tersebut juga bisa membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, misalnya, Sofyano yakin bahwa penerapan SMAP oleh Pertamina, cukup membantu APH dalam pengungkapan kasus tersebut.

Oleh karena itu, katanya pula, berbagai upaya Pertamina tersebut harus selalu didukung, apalagi Pertamina entitas bisnis yang besar dan mampu memberi kontribusi ekonomi besar juga kepada negara.


BUMN Lain Harusnya Terapkan ISO 37001:2016


Menurut dia, badan usaha milik negara (BUMN) lain pun selayaknya menerapkan ISO 37001:2016 seperti dilakukan Pertamina, karena perusahaan negara memang harus mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Perbaikan tata kelola Pertamina, katanya pula, juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016.

Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar, telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen.

Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tidak Ada Korban saat KA Jaka Tingkir dan KA Sedayu Anjlok

{{caption}}
Polisi Sebut Pocong Bawa Parang di Ciputat Hoaks

{{caption}}
BI Rate Naik, BCA Yakin Kredit Tetap Tumbuh

{{caption}}
Model Rekayasa Cerita jadi Korban Begal Hingga Viral, Warga Diminta Tak Main-Main

{{caption}}
Sempat Sentuh Level 5.000, IHSG Berbalik Menguat di Sesi I Perdagangan

{{caption}}
KA Jaka Tingkir dan KA Serayu Anjlok di Pasar Senen, KAI Beri Penjelasan

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Sulsel Gandeng BSN Terapkan ISO SMAP, Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan BSN untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP), langkah strategis cegah korupsi dan tingkatkan kepercayaan publik.

pencegahan korupsi
{{caption}}
BUMN Pencetak Uang Rupiah: Tak Ada Toleransi Terhadap Korupsi, Praktik Bisnis Harus Transparan

Untuk memastikan implementasi komitmen ini, perusahaan telah mengambil langkah-langkah konkret dalam membangun budaya integritas.

Rupiah
{{caption}}
Pertamina Dinilai Memiliki Komitmen Kuat Kelola Risiko ESG, Ini Sederet Buktinya

Penilaian tata kelola, antara lain bisa dilakukan dengan melihat independensi dari komisaris dan juga direksi di Pertamina.

Pertamina
{{caption}}
Manajemen Anti Penyuapan PHR Dinilai Setara dengan Perusahaan Migas Internasional

Diharapkan para mitra kerja PHR bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal, dan selamat.

Pertamina Hulu Rokan
{{caption}}
Anak Usaha BUMN Pupuk Kini Punya Jurus Anti Penyuapan

Perusahaan melakukan upaya konkret untuk menciptakan budaya anti penyuapan melalui sistem manajemen terbaru.

Pupuk
{{caption}}
BPK Catat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Subsidi BUMN, Akuntabilitas Kian Membaik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

akuntabilitas keuangan
{{caption}}
BP BUMN Perkuat Peran BUMN Dukung Astacita Presiden Prabowo untuk Ekonomi dan Sosial

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) berkomitmen memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Simak strategi BP BUMN dalam mewujudkan visi ini.

astacita prabowo
{{caption}}
KPK Ingatkan Antam: Hati-hati Beli Hasil Tambang Rakyat, Potensi Ketidakadilan Ekonomi Mengintai

KPK Ingatkan Antam untuk berhati-hati dalam pembelian hasil tambang rakyat. Langkah ini penting guna mencegah ketidakadilan ekonomi dan potensi penyimpangan di sektor pertambangan yang kompleks.

dampak sosial
{{caption}}
Perampingan BUMN Berpotensi Hemat Rp50 Triliun Tanpa PHK, Ini Kata Anggota DPR

Anggota DPR RI menyoroti potensi efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun dari Perampingan BUMN melalui penataan klaster bisnis dan streamlining entitas, tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.

anak usaha bumn
{{caption}}
Prabowo Tegaskan Pembenahan Direksi BUMN Secara Menyeluruh, Soroti Kinerja Tidak Sejalan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

aset negara
{{caption}}
Kementerian BUMN Dihapus September 2025: Ini Alasan dan Dampak Transformasi Kementerian BUMN Menjadi Badan Pengaturan

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

badan pengaturan bumn
{{caption}}
BUMN Semen Siapkan Restrukturisasi Besar, 28 Perusahaan Dipangkas

Dony Oskaria, Kepala BP BUMN, menekankan pentingnya mengarahkan transformasi BUMN untuk membangun struktur bisnis yang lebih efisien.

berita update
{{caption}}
Tantangan Besar Participating Interest BUMD di Blok Ganal: Proyek IDD Berisiko Tinggi

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menyoroti tingkat kesulitan dan investasi jumbo di Blok Ganal, sebuah proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola Participating Intere

blok ganal
{{caption}}
GadePreneur Pegadaian Manado Tingkatkan Kualitas UMKM Lokal di Sulawesi Utara

PT Pegadaian Kanwil V Manado berkomitmen memajukan UMKM di Sulawesi Utara dan sekitarnya melalui program GadePreneur 2026, menawarkan pelatihan bisnis berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

bumn
{{caption}}
Hakim Mulyono Nyatakan Beda Pendapat di Kasus Minyak Mentah Pertamina: Keputusan Bisnis atau Korupsi?

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

beda pendapat hakim
{{caption}}
ASDP Tegaskan Keselamatan Layanan Penyeberangan Jadi Prioritas Utama

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan keselamatan layanan penyeberangan adalah prioritas utama perusahaan di tengah tingginya mobilitas, diperkuat standar operasional dan kesiapan armada.

asdp
{{caption}}
Hilirisasi Industri Tembaga dan Emas di Gresik: Menjaga Janji Pemerataan Ekonomi Nasional

Proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Gresik menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Apakah pertumbuhan ekonomi ini benar-benar mampu mewujudkan pemerataan bagi masyarakat dan menciptakan lapan

bumn