Terancam Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Bus Batik Solo Trans yang Layani 14 Ribu Warga Soloraya?

Operasional Bus Batik Solo Trans terancam efisiensi anggaran pusat. Pemkot Surakarta dorong skema 'cost sharing' agar layanan vital 14.000 warga Soloraya tetap berjalan.

Operasional Bus Batik Solo Trans (BST), layanan transportasi publik vital bagi masyarakat Soloraya, kini menghadapi tantangan serius akibat efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Surakarta mengungkapkan bahwa pencabutan gelontoran anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada keberlangsungan layanan bus ini.

Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, pada Rabu (01/10) di Semarang, menjelaskan bahwa kondisi ini mengharuskan adanya skema pembiayaan baru. Pembahasan mengenai aglomerasi transportasi di Surakarta pun difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk mencari solusi terbaik.

Langkah ini diambil guna memastikan sekitar 13.000 hingga 14.000 masyarakat yang setiap hari mengandalkan Bus Batik Solo Trans dan feeder-nya tetap dapat terlayani. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta mendorong konsep 'cost sharing' atau berbagi pembiayaan dengan pemerintah daerah di sekitar Soloraya.

Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Bus Batik Solo Trans

Bus Batik Solo Trans saat ini beroperasi di lima koridor utama, melintasi lima kabupaten/kota di wilayah Soloraya. Area layanan tersebut meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali, didukung oleh setidaknya tujuh rute feeder.

Dari kelima koridor tersebut, tiga di antaranya selama ini pembiayaannya ditanggung oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, dua koridor lainnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta, menunjukkan adanya ketergantungan pada dukungan pusat.

Ancaman efisiensi anggaran muncul setelah pemerintah pusat berencana mencabut penganggaran untuk tiga koridor tersebut. Situasi ini menciptakan kekosongan dana yang signifikan, padahal Bus Batik Solo Trans telah melayani puluhan ribu warga setiap harinya.

Wali Kota Respati Achmad Ardianto menekankan bahwa mayoritas pengguna Bus Batik Solo Trans berasal dari warga kabupaten sekitar. Fakta ini menjadi dasar kuat untuk mengajak pemerintah daerah tetangga bergotong royong dalam pembiayaan operasional bus.

Mendorong Skema 'Cost Sharing' Antar Daerah

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta secara aktif mendorong skema 'cost sharing' atau berbagi pembiayaan dengan kabupaten/kota di sekitar Soloraya. Tujuan utamanya adalah menjaga agar layanan Bus Batik Solo Trans tetap beroperasi tanpa hambatan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa Bus Batik Solo Trans telah menjadi bagian dari peta jalan aglomerasi transportasi. Menurutnya, operasional bus ini sudah berjalan bagus karena terintegrasi dan melibatkan perusahaan otobus lokal.

"Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara 'sharing'," tegas Gubernur Luthfi, menginstruksikan Dinas Perhubungan Jateng untuk segera menggelar rapat. Rapat tersebut diharapkan dapat menemukan solusi konkret agar aglomerasi transportasi Bus Batik Solo Trans tetap berjalan.

Pentingnya gotong royong antar daerah menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi ini. Tanpa dukungan bersama, efisiensi anggaran pusat dapat berdampak negatif pada mobilitas masyarakat Soloraya.

Upaya Pemprov Jateng Menjaga Keberlanjutan Layanan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan bahwa untuk menutup pembiayaan yang terdampak refocusing anggaran, gotong royong antar daerah menjadi keharusan. Konsep ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan pendanaan.

Rencananya, Gubernur Jawa Tengah akan mengadakan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota se-Soloraya. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara detail konsep gotong royong tersebut serta mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

"Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan yang baik," ujar Sujarwanto, mengungkapkan harapannya agar sinergi antar pemerintah daerah dapat terwujud. Keberhasilan skema 'cost sharing' ini akan menjadi model penting bagi pengelolaan transportasi publik di wilayah aglomerasi lainnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Bus Batik Solo Trans dapat terus melayani kebutuhan transportasi masyarakat Soloraya. Komitmen bersama dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran ini.

Sumber: AntaraNews