Trans Banten Dievaluasi: Demi Keadilan, Pemprov Banten Pastikan Angkot Tak Merugi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Trans Banten. Langkah ini memastikan layanan transportasi modern tidak merugikan sopir angkot yang telah lama melayani masyarakat Banten.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo, menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap aspirasi pengemudi angkutan umum. Pihaknya siap menyesuaikan kebijakan demi menjaga keseimbangan ekonomi dan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Evaluasi akan fokus pada penyesuaian jam operasional serta rute Trans Banten Koridor 3 yang sedang diuji coba. Rute Pakupatan hingga Sindangsari ini bertujuan menjangkau wilayah yang belum memiliki trayek angkutan tetap.

Dishub Banten telah menyepakati evaluasi program Trans Banten, namun menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menghentikan operasionalnya. “Kami sepakat untuk melakukan evaluasi. Namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten akan tetap berjalan dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama,” ujar Tri Nurtopo di Serang pada Rabu (15/10).

Fokus utama evaluasi ini adalah Koridor 3 (Pakupatan–Sindangsari) yang sedang diuji coba. Penyesuaian ini bertujuan agar layanan transportasi publik dapat menjangkau area yang belum terlayani oleh trayek tetap, tanpa mengesampingkan peran vital angkutan konvensional. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi.

Tri Nurtopo menjelaskan bahwa rute Pakupatan–Untirta Sindangsari dipilih untuk uji coba karena tidak ada angkutan yang beroperasi dari Sindangheula ke Palima. Uji coba ini penting untuk mengumpulkan data lapangan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari para pengemudi angkot, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Kehadiran Trans Banten merupakan bagian dari visi pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi publik yang adil dan merata. “Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” kata Tri Nurtopo, menekankan bahwa program ini bukan untuk menyingkirkan, melainkan melengkapi.

Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, Gery Wijaya, menyambut baik dialog yang telah berlangsung dengan Dishub Banten. Menurutnya, pertemuan ini merupakan langkah positif untuk menemukan titik temu antara kepentingan pengembangan transportasi modern dan keberlangsungan angkutan konvensional. Dialog semacam ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang seimbang.

Gery Wijaya juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh para sopir angkot bukanlah bentuk penolakan terhadap Trans Banten, melainkan upaya untuk menyuarakan kondisi ekonomi mereka yang terdampak. “Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tetapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya, menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif.

Dialog antara Dishub Banten dan komunitas angkot yang berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berjalan kondusif. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi resmi dalam pembahasan lanjutan terkait penyesuaian program Trans Banten.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemprov Banten dalam mendengarkan masukan dari berbagai pihak, khususnya para pelaku transportasi konvensional. Dengan adanya komunikasi berkelanjutan, diharapkan kebijakan yang akan diterapkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, menciptakan ekosistem transportasi yang harmonis.

Penyesuaian kebijakan terhadap Trans Banten diharapkan dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Banten, sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencarian para sopir angkot yang telah lama menjadi bagian integral dari sistem transportasi daerah.

Sumber: AntaraNews