Sri Mulyani Pastikan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Sudah Masuk APBN 2025

Pemerintah memastikan tidak ada pembeda antara sekolah pesantren dengan sekolah umum untuk menikmati program makan bergizi gratis.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Pemerintah Jokowi-Maruf telah memasukkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025.

Adapun anggaran program Makan Bergizi Gratis masuk kedalam anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun.

Kubu Prabowo-Gibran memastikan program makan bergizi gratis dapat direalisasikan dengan mengumpulkan dana dari berbagai cara.

Wali Kota Solo itu mengatakan ujicoba dengan anggaran Rp 15.000 yang telah dilakukan berjalan lancar.

Keponakan Prabowo ini menjamin menjamin defisit tetap di bawah 3 persen pada 2025.

Anggaran program makan bergizi gratis telah menghitung defisit fiskal yang disusun pemerintah.

Airlangga Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak, Gibran: Nanti Didiskusikan Lagi

Budi lalu ditanya apakah anggaran Rp15.000 makan siang gratis itu sudah cukup untuk memenuhi gizi anak

Anggaran makan siang Rp15.000 per anak tersebut di luar program susu gratis.

Airlangga menyebut, anggaran untuk makan siang gratis berkisar Rp15.000 per anak.

Pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat defisit tersebut masih tergolong moderat dan aman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang menyusul temuan berbagai masalah di lapangan, termasuk menu tidak standar dan kasus keracunan.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).