Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025, Hubungan Prabowo Jokowi Tetap Mesra
Keponakan Prabowo ini menjamin menjamin defisit tetap di bawah 3 persen pada 2025.
Keponakan Prabowo ini menjamin menjamin defisit tetap di bawah 3 persen pada 2025.
Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025, Hubungan Prabowo Jokowi Tetap Mesra
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa tidak ada jarak dalam hubungan Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini tercermin dari program makan bergizi gratis yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 usai dilakukan rapat internal antara pemerintah Jokowi dan Prabowo.
"Jadi rapat Minggu lalu itu adalah suatu fungsi dari rapat-rapat kerja sebelumnya, saya harus menggaris bawahi apa yang dikatakan presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada gap sama sekali. Itu hal yang saya perlu garis bawahi," kata Thomas dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).
Dia memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengoptimalkan penggunaan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis.
Di antaranya dengan memprioritaskan daerah-daerah yang paling membutuhkan makan bergizi gratis tersebut.
"Kami akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah bersama DPR tahun ini, agar jumlah program makan siang gratis makan siang tersebut bisa semaksimal mungkin berdasarkan prioritas daerah-daerah yang membutuhkan," bebernya.
Selain itu, keponakan Prabowo ini menjamin menjamin defisit tetap di bawah 3 persen pada 2025.
Hal ini sebagaimana kesepakatan bersama dalam penyusunan asumsi makro RAPBN 2025 dengan defisit bekisar 2,29 - 2,82 persen.
"Kami sebagai Tim Gugus Tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka Rp71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu-range itu-terjamin," tegas Thomas.
Progam makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2025.
Pelaksanaan teknis secara bertahap ini bagian dari proses evaluasi untuk mengoptimalkan sasaran penerima manfaat.
"Kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen," ujarnya.
