Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku sering ditanya DPR RI terkait laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak sinkron. Padahal, Pemerintah memiliki Bagan Akun Standar (BAS) untuk mengonsolidasikan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Kalau di DPR sering ditanya, laporan keuangan pemerintah pusat belum terkonsolidasi secara sinkron langsung dengan pemerintah daerah. Ini menimbulkan banyak sekali interpretasi yang kadang-kadang tidak selalu akurat," kata Sri Mulyani di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024, di Jakarta (23/9).

Sebagai informasi, BAS merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

Menurutnya, dengan konsolidasi BAS ini kebijakan antara pemerintah pusat, baik itu di fiskal maupun sektoral dapat terus disinkronkan dan berhasil digunakan secara baik.

"Saat ini kami menyusun konsolidasi informasi keuangan antara pemerintah daerah secara nasional dengan standar yang sama yaitu, berdasarkan bagan akun standar tersebut," ujar Sri Mulyani.

BAS Kurang Populer

Namun, Sri Mulyani mengakui BAS ini kurang populer di kalangan masyarakat termasuk DPR RI. Padahal BAS merupakan tulang punggung atau backbone dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kebijakan dari sisi tata kelola sinergi dari Bagan akun standar namanya kadang-kadang tidak terlalu populer, tapi itu penting sekali sebagai backbone di dalam pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara tepat waktu," ujarnya.

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, penurunan stunting.

"Dari program muncul kegiatan dan kemudian record atau catatan mengenai output atau keluaran, ini tidak hanya menciptakan suatu sinergi yang mendapatkan dampak dan hasilnya lebih baik, namun juga sangat penting bagi akuntabilitas dan transparansi dari pemerintahan, baik pusat dan daerah," pungkasnya.