Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Pemohon SIM didorong untuk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN, sehingga dalam situasi darurat, akses layanan kesehatan selalu tersedia.

Kepesertaan aktif JKN kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SKCK.

Pemohon SIM wajib menyertakan dokumen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Pada proses identifikasi, petugas melakukan pengecekan status kepesertaan JKN melalui website portal BJPS.

Terpenting, peserta BPJS Kesehatan sudah terdaftar mencicil program REHAB.

Uji coba untuk memastikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Jadwal pembuatan SKCK, khusus untuk hari Senin - Kamis buka pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Polda Bengkulu mencatat penerbitan 3.132 SKCK selama Maret 2026, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat. Simak bagaimana Polda Bengkulu Terbitkan SKCK dengan skema daring yang lebih cepat dan efisien.

Dari penggeledahan, polisi menyita 91 SKCK palsu, satu laptop, dan dua unit ponsel.

Merespons lonjakan pemohon, Polres Pacitan melakukan perpanjangan jam pelayanan SKCK hingga malam hari, memastikan semua berkas PPPK paruh waktu terselesaikan tepat waktu.

Sekarang, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di kantor polisi untuk memperpanjang SKCK.

Pentingnya SKCK dalam berbagai administrasi membuat perpanjangannya krusial.

Polres Sawahlunto mengoptimalkan **pelayanan SKCK PPPK Sawahlunto** dengan membuka layanan hingga malam hari dan akhir pekan, memastikan 878 calon PPPK dapat melengkapi berkas administrasi penting.

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemenkes memperluas Program Skrining Mata dan Operasi Katarak gratis melalui CKG 2026 dan BPJS Kesehatan, menargetkan ratusan ribu kasus kebutaan yang mengancam produktivitas.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Mentok membentuk Kampung Binaan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan warga sekitar, sekaligus memperluas layanan kesehatan bagi publik.

BPJS Kesehatan mendorong perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks melalui skrining JKN.

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.