Puan Maharani Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 persen dalam RAPBN 2026 Masih Realistis

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.

Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah.

Menurut Puan, pengawasan DPR bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat.

Selama kurun waktu lebih kurang 9 bulan ini, pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo sudah banyak melakukan hal yang positif.

Dalam rapat ini, DPR menyetujui Rancangan APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk dibahas lebih lanjut.

Selain pertumbuhan ekonomi 2026, sejumlah asumsi makro dalam KEM-PPKF 2026 pun turut disepakati.

Puan juga menyinggung soal perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya, yang ikut berdampak pada kondisi dalam negeri.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Puan juga menegaskan agar anggaran negara memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi.

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Hal tersebut menurutnya agar menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.