Prabowo Minta Kopdes Merah Putih Bisa Bikin Desa Swasembada Energi dan Tenaga Surya
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini akan memusatkan perhatian pada enam jenis kegiatan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa ia telah menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang juga dikenal sebagai Kopdes Merah Putih, sebagai bagian dari upaya mendukung sektor kelistrikan di desa. Ferry menjelaskan bahwa sumber listrik dari Kopdes Merah Putih akan dihasilkan melalui tenaga surya (solar panel), yang tidak hanya akan menerangi koperasi tetapi juga menyediakan energi untuk desa-desa di sekitarnya.
Program ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 Giga Watt (GW) yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. "Presiden kemarin pada pertemuan di Hambalang menambahkan kegiatan, bahwa Koperasi Desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel," ungkap Ferry setelah proses serah terima jabatan Menteri Koperasi di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025). "Yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi swasembada energi," tegasnya. Namun, Ferry menambahkan bahwa pengelolaan PLTS akan menjadi program selanjutnya dari Kopdes Merah Putih, sementara saat ini pemerintah masih memfokuskan perhatian pada fungsi dasar dari program prioritas Prabowo tersebut.
Ferry mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini akan memprioritaskan enam kegiatan utama. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan berfungsi sebagai gerai, toko, apotek desa, klinik desa, gudang logistik, dan juga sebagai lembaga usaha perkreditan atau simpan pinjam. "Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di desa-desa, ini akan kita buka," imbuhnya.
Dalam upaya menjadi unit simpan pinjam, Kopdes Merah Putih sedang dipersiapkan untuk mulai memberikan akses pendanaan dengan plafon mencapai Rp 3 miliar. "Tetapi mereka satu mingguan ini kita akan sosialisasi intensif untuk memberi pelajaran, bagaimana pengurus-pengurus kooperasi desa itu bisa melakukan tata cara pencairan dan platform yang sudah disediakan oleh kita. Jadi mohon dukungannya," tuturnya. Dengan langkah ini, diharapkan koperasi dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
Anggaran memiliki saldo sebesar Rp 16 triliun
Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang mencapai Rp 16 triliun akan disalurkan kepada bank-bank BUMN yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara). Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan segera mendapatkan akses pendanaan untuk mendukung operasional mereka. Pada pekan lalu, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/2025 mengenai alokasi SAL. Terdapat alokasi dana sebesar Rp 16 triliun untuk pembiayaan tahap awal operasional KDMP. "Sehingga, dengan PMK ini, Himbara sudah bisa mencairkan plafon yang diberikan kepada Kopdes Merah Putih," jelas Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) lalu.
Dana tersebut akan disalurkan kepada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Ferry menegaskan bahwa terdapat kesamaan dalam masalah Juklak yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan semuanya dapat diselesaikan dalam minggu ini. "Sehingga, minggu depan Kopdes Merah Putih bisa segera operasional," ucapnya. Untuk urusan distribusi barang bagi koperasi, telah ada pola kerja sama yang terjalin dengan ID Food, Bulog, dan pihak swasta. "Namun, untuk produk yang dijual di apotek desa, tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem konsinyasi. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan pihak swasta agar dapat menerapkan sistem konsinyasi," tambahnya.