PPN 12 Persen Bakal Tekan Kelas Menengah, Ekonomi Diprediksi Stagnan di 2025

Ekonom memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 akan melampaui proyeksi Bank Dunia, meskipun tantangan global membuat target 5 persen sulit tercapai.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, proyeksi untuk 2026 relatif tidak jauh berbeda dengan proyeksi tahun sebelumnya.

BI merevisi merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,6-5,4 persen pada tahun 2025, lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,7–5,5 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga.

Rapuhnya ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 yang hanya 4,87 persen.

Pertumbuhan tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BPS mencatat, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,94 persen  pada 2024 atau lebih tinggi dibanding pada 2023 hanya tumbuh 4,82 persen.

Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski perekonomian dunia melambat.

Macetnya pertumbuhan ekonomi karena selalu bergantung pada konsumsi domestik.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 diramal tumbuh 5,11 persen.

Di lain pihak, pemerintah negara barat dan industri menghadapi stimulus fiskal yang sangat terbatas.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dikontribusikan oleh belanja konsumsi masyarakat hingga masuknya investasi.

Di negara ini, pemerintahnya sama sekali tak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) alias nol persen.

Anda menjelaskan, layanan kapal Pelni merupakan badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO).

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

Pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.

Pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

Kini, tarif PPN untuk transaksi pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang ditetapkan sebesar 0,12 persen

Dunia usaha menyadari pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting,

Namun, Haryanto mengingatkan bahwa pengusaha mal dan peritel masih menghadapi tantangan akibat menurunnya daya beli masyarakat di kalangan kelas menengah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menanggapi soal kenaikan PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah.

Di mana dasar pengenaan pajak adalah nilai lain, dalam hal ini 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.