Polemik PPN 12 Persen, PBNU: Mestinya Dulu Publik Diajak Ngomong

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPN 12 Persen.

Pernyataan ini diberikan Praboo usai mengikuti rapat tutup tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya.

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menanggapi terkait rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.

Padahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.

Tokoh muda NU, Gus Lilur, menegaskan Muktamar NU ke-35 harus menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia, bukan sekadar ajang pemilihan internal organisasi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan Ormas Islam akan mendapat ruang luas untuk berikan kontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pemerintah, sekaligus sepakat mendukung Presiden Prabowo.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan Board of Peace (BoP) harus menjadi instrumen penting untuk deeskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah langkah yang juga didukung Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar menjadi **mediator konflik Timur Tengah** karena diterima semua pihak, menegaskan komitmennya untuk perdamaian.

Di negara ini, pemerintahnya sama sekali tak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) alias nol persen.

Anda menjelaskan, layanan kapal Pelni merupakan badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO).

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

Pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.