LIVE

Masyarakat Bisa Dapat Kembali Uang Lebih Bayar PPN 12%, Begini Caranya

Pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.

berita update
Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan per 1 Januari 2025. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan per 1 Januari 2025. (Liputan6.com/Angga Yuniar) (© 2024 Liputan6.com)

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa masyarakat yang telah terkena potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut di tempat mereka berbelanja. Proses pengajuan restitusi ini dapat dilakukan dengan membawa bukti pembayaran berupa struk transaksi.

"Jadi mereka kembali dengan menyampaikan struk yang sudah dibawa selama ini," kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (6/1).

Suryo menjelaskan pengembalian pajak ini berkaitan dengan potongan pajak yang terlanjur dipungut. Hal ini, menurutnya, tidak dapat dihindari mengingat kebijakan baru terkait pajak diumumkan pada 31 Desember lalu, dan beberapa pelaku usaha telah mulai bertransaksi dengan kebijakan tersebut pada 1 Januari.

Koordinasi Pemerintah dengan Pengusaha

Dia mengaku pihaknya telah berdiskusi dengan berbagai pelaku usaha, seperti perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pemerintah akan memberikan waktu selama tiga bulan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan sistem administrasi mereka guna mendukung implementasi kebijakan pajak yang baru.

"Karena dengan penggunaan DPP dasar (pengenaan pajak) nilai lain otomatis sistem administrasi para pelaku juga mengalami perubahan di samping juga mengalami situasi bahwa pajak sudah terlanjur dipungut," jelas Suryo.

Dalam periode tiga bulan tersebut, pemerintah juga memberikan kelonggaran berupa tidak dikenakannya sanksi apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penerbitan faktur pajak.

Suryo menegaskan bahwa pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.

"Kemudian yang sudah terlanjur dipungut ya kita kembalikan. Saya sepakat dengan pelaku lewat si penjual. Karena pajaknya kan belum disetorkan kepada kami di pemerintah. Karena kan habis dipungut disetorkan kepada kami di akhir bulan berikutnya, jadi kira-kira begitu," tutup Suryo.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wali Kota Serang Buka Suara usai Dilaporkan Terkait Penipuan

{{caption}}
MK Tolak Gugatan, Usia Minimal Calon Kades Tetap 25 Tahun

{{caption}}
Cerita Dokter Icha: Pengingat agar Jabatan Tak Jadi Alat Intimidasi

{{caption}}
Kualitas Siaran Lokal Perlu Ditingkatkan agar Mandiri

{{caption}}
Gudang di Cakung Kebakaran

{{caption}}
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Topik Terkait
{{caption}}
DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT 2025, Telat Hingga 30 April Bebas Denda

DJP beri relaksasi pelaporan SPT 2025 hingga 30 April 2026. Wajib pajak tetap bisa lapor tanpa denda atau bunga meski terlambat.

SPT Tahunan
{{caption}}
Kabar Terbaru dari Dirjen Pajak: Pedagang Online Dipungut Pajak Mulai Februari 2026

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

dirjen pajak
{{caption}}
Pedagang E-Commerce Bakal Dipungut Pajak, Kemenkeu: Ini Bukan Jenis Pajak Baru, Sudah Diterapkan di Google dan Netflix

Dalam kebijakan ini bagi pedagang e-commerce yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenakan pungutan.

E-Commerce
{{caption}}
Kadin: Pengusaha yang Terlanjur Terapkan PPN 12 Persen Harus Kembalikan 1 Persen Kepada Pembeli

Dunia usaha menyadari pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting,

PPN 12 persen
{{caption}}
Dirjen Pajak Siap Kembalikan Dana Masyarakat yang Kena PPN 12 Persen

Terkait faktur pajak, Suryo menyebut tak semua faktur pajak diterbitkan secara insidentil, tetapi juga bisa secara sistematis.

ditjen pajak
{{caption}}
Susun Aturan Baru PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Sri Mulyani Tahun Baruan di Kantor

Beberapa pejabat di pemerintahan terkait harus mengorbankan waktunya untuk merayakan malam Tahun Baru 2025 di kantor.

Sri Mulyani
{{caption}}
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar

Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.

kemenkeu
{{caption}}
Program Pencarian Bakat Fenomenal D'Academy 8 Telah Dimulai, Banyak Terobosan Baru Hingga Kejutan Juri

Komitmen INDOSIAR untuk membawa musik dangdut berkelas dan berkualitas dibuktikan dengan bintang-bintang dangdut muda berbakat.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Minta Daerah Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan

Kota memiliki peran strategis sebagai pusat konsumsi sekaligus penggerak kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa.

berita update
{{caption}}
KPID dan ATVSI Perkuat Ekosistem Penyiaran Nasional, Bentengi Kebudayaan dari Hantaman Globalisasi

Sumbangsih gagasan dan karya dari anak-anak muda sangat dibutuhkan agar lembaga penyiaran televisi maupun radio mampu mempertahankan eksistensinya.

atvsi
{{caption}}
Mendagri Apresiasi Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan.

berita update
{{caption}}
Run to IHCBS 2026 Pertemukan Puluhan Asosiasi HR dalam Satu Gerakan untuk Indonesia

Run to IHCBS menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antar komunitas, asosiasi profesi, praktisi human capital hingga pemimpin bisnis.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Buka Suara Terkait Kabar Dua Desa Lepas ke Malaysia

Tito Karnavian menegaskan bahwa informasi mengenai dua desa di Kalimantan yang dikabarkan lepas ke Malaysia adalah tidak benar.

berita update
{{caption}}
Negara di Asia Ini Punya PPN 0 Persen, Tak Disangka Fasilitas buat Warganya Justru Begitu Menakjubkan

Di negara ini, pemerintahnya sama sekali tak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) alias nol persen.

berita paham
{{caption}}
Dirut Pastikan Tiket Kapal Pelni Tidak Kena PPN 12 Persen

Anda menjelaskan, layanan kapal Pelni merupakan badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO).

berita update
{{caption}}
Viral Struk Makanan Kena PPN 12 Persen, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Kejutan Usai PPN 12 Persen! Pemerintah Incar Tambahan Pajak Rp 1.500 T, Siap Berlakukan ini

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

berita update
{{caption}}
PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Bakal Sumbang Rp3,5 Triliun ke Penerimaan Negara

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

berita update
{{caption}}
Daftar Kendaraan yang Kena PPN 12%

Selain kendaraan roda empat, sepeda motor juga dikenakan tarif pajak yang bervariasi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 22 dan 23.

berita paham