Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Kejaksaan Negeri Semarang mulai memanggil 261 wajib pajak penunggak PBB dengan total tunggakan fantastis Rp108 miliar, guna klarifikasi dan percepatan pembayaran kewajiban.

Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki kondisi yang berbeda, sehingga penarikan penuh dari pengemplang pajak tidak dapat dilakukan.

Kementerian Keuangan tak hanya fokus pada 200 kasus besar, namun juga akan mengejar ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia untuk memastikan kepatuhan pajak. Siapa saja mereka?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menagih ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang disorot. Siapa saja targetnya?

Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak.

Pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.

Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.

Sri Mulyani menyebut batas waktu untuk pelaporan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 pukul 23.59.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

Penjarahan terjadi di kediaman Sri Mulyani, di Bintaro, Tangerang Selatan, pada Minggu dini hari (31/8) pukul 02.00 wib

Menurutnya, efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,7 triliun, sesuai Inpres 1/2025.

Menkeu mengatakan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bukanlah sesuatu yang baru karena mendukung positif demi mendukung APBN tetap sehat.

Menurut Menteri Keuangan, banyak investor sering memilih kabur jika ditawarkan proyek pembangunan

Prabowo, dalam pidatonya, mengungkapkan bahwa perintah ini telah disampaikan ke jajaran menterinya.

Prabowo Subianto mencari-cari keberadaan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat bicara soal kesejahteraan hakim