LIVE

Pemerintah Hapus Tagihan Utang UMKM Rp2,5 Triliun

Maman menyebut, kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

umkm
Pemerintah Hapus Tagihan Utang UMKM Rp2,5 Triliun
Pemerintah Hapus Tagihan Utang UMKM Rp2,5 Triliun (merdeka.com)

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah telah menghapus tagihan utang bagi 67.000 nasabah UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total sekitar Rp2,5 triliun.

Maman menyebut, kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

“Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67.000-an," katanya pula.

Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sementara hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih.

"Artinya, nasabah yang sudah hapus buku bisa diputihkan, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pembiayaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, program hapus tagih ini sudah mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Tidak Merugikan Pihak Bank

Menurut Maman, penghapusan piutang tidak akan merugikan pihak bank, karena daftar tersebut sudah masuk kategori hapus buku.

Pemerintah menargetkan proses hapus tagih selesai pada pekan depan. Peluncuran program ini dijadwalkan pada pekan kedua Januari, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara penyerahan penghapusan utang kepada 3.000 nasabah UMKM.

Selain itu, Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema, termasuk koperasi simpan pinjam.

"Semangat pemerintah adalah membuka akses modal seluas-luasnya bagi pengusaha kecil agar mereka dapat terus berkembang,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pramono Buka Peluang Gratiskan Ancol hingga Ragunan saat HUT Jakarta

{{caption}}
Polisi Ungkap Sosok Terduga Pembakar 3 Santri di Lombok Tengah

{{caption}}
Sony Sonjaya Mengaku Siap Buka-bukaan

{{caption}}
Survei Poltracking Terbaru: Mayoritas Warga NU-Muhammadiyah Puas Kinerja Prabowo

{{caption}}
Kronologi Penangkapan Pengedar Vape Narkoba di Alexa Suites and Lounge Jakut

{{caption}}
Tidur di Mobil karena Listrik Padam, Pasutri di Medan Ditemukan Meninggal

Topik Terkait
{{caption}}
Utang 1 Juta UMKM Segera Dihapus

Para direksi di Bank Himbara belum memiliki otorisasi penuh untuk menandatangani keputusan terkait keuangan.

Berita Update
{{caption}}
Proses Penghapusan Utang UMKM Dimulai, Puluhan Ribu Pengusaha Sudah Terdata

Maman mengakui proses ini menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama karena luasnya wilayah Indonesia dan tersebarnya para pelaku UMKM di berbagai daerah.

UMKM
{{caption}}
OJK: Proses Penghapusan Utang UMKM dalam Tahap Pemetaan dan Penentuan Debitur

Dian menjelaskan, dalam proses mapping atau pementaan ini dilakukan Himbara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK
{{caption}}
Utang UMKM yang Dihapus Prabowo Tembus Rp2 Triliun, Begini Tahap Selanjutnya

Pemerintahan Prabowo Subianto telah menghapus utang 67 ribu pelaku Usaha Mikro.

UMKM
{{caption}}
Ini Kriteria UMKM yang Dapat Penghapusan Utang

1 juta nasabah pelaku UMKM telah tercatat masuk dalam daftar penghapusan utang.

Berita Update
{{caption}}
DPR: Penghapusan Utang UMKM Rp14 Triliun Harus Hati-hati

Meski program ini sangat baik, Saleh meminta pemerintah tetap perlu berhati-hati merealisasikan program ini.

Utang
{{caption}}
Prabowo Hapus Tunggakan Utang 67 Ribu UMKM Sebesar Rp2,5 Triliun Mulai Pekan Depan

Prabowo Subianto akan meluncurkan program hapus tagihan utang 67.000 usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) pada pekan depan.

Prabowo
{{caption}}
Tak Semua Utang UMKM Dihapus, Hanya yang Sudah Masuk Daftar Hitam Bank

UMKM yang belum masuk daftar penghapusan utang belum dapat ikut serta dalam program tersebut.

Utang UMKM
{{caption}}
Menteri Koperasi Dorong Koperasi Nasional Laskar Juang Kuasai Rantai Produksi Hulu ke Hilir

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa.

ekonomi pancasila
{{caption}}
Nobar Piala Dunia 2026: Komisi VII DPR Dorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Kebersamaan

Ketua Komisi VII DPR RI menilai kegiatan Nobar Piala Dunia 2026 bukan sekadar hiburan, melainkan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat serta mempererat kebersamaan di berbagai daerah.

cimahi
{{caption}}
Dirut PNM Tegaskan Komitmen Perkuat UMKM Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mempertegas komitmennya untuk perkuat UMKM melalui pemberdayaan ekonomi, memperluas akses pembiayaan dan pendampingan demi kemajuan masyarakat.

hut pnm 27
{{caption}}
Pemkot Ambon Siapkan Kebijakan Berbasis Data Lewat Sensus Ekonomi 2026 Ambon

Pemerintah Kota Ambon fokus pada pembangunan berbasis data melalui Sensus Ekonomi 2026 Ambon, mencakup sektor digital untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif.

bps
{{caption}}
Pemprov NTB Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Gerakkan Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi NTB serius mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendorong ekonomi kerakyatan. Simak bagaimana MBG memberdayakan produk lokal dan UMKM di Nusa Tenggara Barat.

ekonomi kerakyatan
{{caption}}
Kementerian Pariwisata dan BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Desa Wisata, Dorong Ekonomi Lokal

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

bpjph
{{caption}}
Benarkah Penghapusan Utang UMKM Sempat Buat IHSG Anjlok? Begini Kata Pemerintah

Menurut pemerintah justru kebijakan penghapusan piutang dapat membangkitkan kembali sektor UMKM.

berita update
{{caption}}
Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Berlaku Januari 2025, Simak Kriterianya

Maman menyebut realisasi kebijakan hapus utang UMKM terhadap bank himbara akan dilakukan melalui dua tahap.

berita update
{{caption}}
Ini Kriteria UMKM Bisa Hapus Tagih Utang oleh Bank

Kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.

berita update
{{caption}}
Direktur BRI: Hapus Kredit UMKM Bukan KUR Sedang Berjalan

Penghapusan hak tagih kredit macet bukan hal baru bagi perseroan. Bank BRI di masa lalu telah beberapa kali melakukan hapus tagih.

berita update
{{caption}}
Cerita Awal Mula dan Alasan Prabowo Keluarkan Aturan Hapus Utang UMKM

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menceritakan awal mula Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghapusan utang UMKM.

prabowo
{{caption}}
Cara Cek Utang yang Dihapus Presiden Prabowo, Khusus di ATM BRI dan Mandiri

Prabowo berharap agar seluruh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Indonesia dapat bekerja dengan tenang, penuh semangat.

berita paham