Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.

Honorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.

Adapun total jumlah formasi pelaksanaan CPNS 2024 dibuka sebanyak 2,3 juta formasi.

BKN mengimbau masyarakat untuk memantau informasi dari pemerintah terkait yang akan membuka pendaftaran CPNS 2024.

Begini syarat dan prosedur CPNS tahun 2024 yang akan dibuka pada Agustus mendatang.

Total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Pengadaan ASN tahun 2024 terbuka bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi pelamar non-ASN/honorer.

Tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi CPNS 2024.

Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.

Anas berharap tidak ada kesalahan terkait data, sehingga penyerapan tenaga honorer akan terserap dengan baik.

Fresh graduate bisa mengikuti seleksi CPNS untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk talenta digital dan banyak sektor lainnya.

Sebanyak 4.591 tenaga honorer di Lombok Tengah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPPK Paruh Waktu 2025. Simak detail proses kelulusan dan nasib insentif mereka!

Ribuan pelamar kini menantikan kabar baik setelah melalui proses pendaftaran dan verifikasi berkas yang cukup panjang.

Peserta dapat mengecek hasil seleksi administrasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan mengakses akun SSCASN.

Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II 2024 telah ditutup oleh pemerintah pada tanggal 20 Januari 2025.

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai syarat bagi pelamar seleksi PPPK 2024.

Langkah ini bertujuan memberikan peluang kepada mereka yang belum berhasil dalam seleksi sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend