Pejabat Eselon II Bisa Diisi Swasta, Pengamat: Demi Hapus Perilaku Korup di Lembaga Pemerintah

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

UU ASN mengatur kesempatan PNS mengisi jabatan lain di BUMN kian terbuka. Termasuk bagi TNI/Polri untuk mendapat posisi jabatan sipil.

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.

RUU ASN juga mengamodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya PPPK. Nantinya, PPPK bakal dapat uang pensiun seperti PNS.

Selain PPPK bakal dapat pensiunan, revisi UU ASN juga memastikan tidak ada PHK 2,3 juta tenaga honorer.

Pakar Kebijakan Publik, Yogi Suprayogi menekankan agar pihak swasta yang menjabat Eselon II tidak terafiliasi dengan politik.

Pemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Utamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.

Aturan kebijakan tersebut nantinya ada dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.

Pemrintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membolehkan kalangan swasta menjadi pejabat eselon II di pemerintahan pusat.

Azwar Anas menjalani pemeriksaan di kasus korupsi laptop Chromebook dengan statusnya sebagai saksi.

Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, juga mengenang perjalanan kariernya di dunia jurnalis.

Pernyataan Luhut mengisyaratkan kemungkinan Anas akan kembali terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Luhut menceritakan pengalamannya saat menghadapi kendala dalam beberapa proyek, salah satunya e-katalog.

Azwar Anas menyerahkan keputusan nama menteri kepada Prabowo dan PDIP sebagai partai yang menaungi Azwar.

Kelompok hakim se-Indonesia mengajukan cuti massal bersama pada Senin (8/10).

Saat ini, gaji PNS untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan dan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Kenaikan gaji pensiunan PNS pada 2025 masih dalam isu, belum ada regulasi resmi yang mengesahkan perubahan tersebut.

Rini menekankan pentingnya diskusi dengan Menkeu Purbaya mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Selain itu, PNS juga akan mulai menikmati berbagai fasilitas tambahan serta jaminan pensiun di masa depan.

Kendati begitu, ia masih buka kemungkinan gaji PNS di tahun depan bakal naik, lagi-lagi tergantung kemampuan anggaran yang ada.

Sistem ini diusulkan untuk menggantikan skema penggajian lama yang memisahkan antara gaji pokok dan berbagai tunjangan.