Mentri Bahlil: Negara Lain Jangan Ikut Atur Hilirisasi di Indonesia
Bahlil menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan peta jalan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta negara lain agar tidak ikut campur dalam program hilirisasi mineral di Indonesia. Dia menegaskan, pemerintah tidak pernah ikut campur dalam urusan asing.
"Karena itu enggak ada alasan untuk negara lain mengatur negara kita. Karena kita juga tidak pernah mengatur negara lain," ujar Bahlil dalam acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (3/6).
Bahlil menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan peta jalan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional. Dia mencatat, penerimaan negara dari hilirisasi nikel telah menyentuh USD 34,4 miliar atau sekitar Rp561 triliun (kurs Rp16.313) setalah Indonesia berhenti mengekspor bahan baku nikel pada tahun 2020.
"Dan ini sekarang kita salah satu negara terbesar eksportir (nikel). Kemudian, tentang turunan daripada hilirisasi nikel, stainless steel, dan macam-macam itu," bebernya.
Tanggapi Protes Asing
Terkait protes asing terkait nikel sebagai industri kotor. Bahlil menekankan bahwa pemerintah terus mengembangkan industri nikel sebagai pemasok untuk komponen baterai kendaraan listrik.
"Bahwa dalam proses hilirisasi masih ada kekurangan, setuju saya. Dan itu kita harus melakukan perbaikan. Dan untuk nikel, kita membangun ekosistem baterai mobil. Ini menuju kepada green energy," tegasnya.
Bahlil menegaskan bahwa protes negara lain tidak menjadi penghambat untuk pemerintah melanjutkan program hilirisasi. Dengan ini, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi ke sektor mineral lainnya.
"Ini untuk nikel. Sekarang tembaga, konsentrat kita. Sekarang kita tidak lagi mengekspor konsentrat," tandasnya.